Kapolri berdalih sita buku berbau komunis untuk sampel & dianalisis

Institusi Kepolisian RI dan TNI dihujani kritikan pedas seiring aksi razia dan penyitaan sejumlah buku yang dianggap mengandung paham komunisme di berbagai daerah. Polisi dan tentara dianggap kebablasan mengartikan instruksi Presiden Joko Widodo.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti berdalih, buku-buku yang disita hanya untuk sampel dan akan dianalisis.

"Kalau buku-buku sudah diambil sampelnya, kemudian yang meneliti buku-buku itu memuat apakah ajaran-ajaran komunisme. Ini juga bagian dari operasi," ujar Badrodin kepada awak media di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/5).

Kapolri membela anak buahnya dan personel TNI yang menangkap orang-orang yang mengenakan atribut dengan logo identik komunisme.

"Begini TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) lambang palu arit itu dianggapnya tertangkap tangan tangan. Oleh karena itu boleh melakukan penangkapan," ucap Kapolri.

Dia membantah bahwa sweeping yang dilakukan TNI dan Polri sebagai bentuk aksi berlebihan. Bahkan Badrodin menjamin sweeping yang dilakukan anak buahnya tidak akan meresahkan masyarakat.

"Kalau sweeping itu bukan tertangkap tangan, kalau kami kalau sudah sampaikan bahwa teknis menyampaikan penyelidikan deteksi sehingga tidak meresahkan masyarakat yang berlebihan karena kami sudah membatasi," katanya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindak pelaku yang menyebarkan paham komunis dengan pendekatan hukum.

Sejak itu polisi dan TNI semakin gencar membubarkan melakukan penyitaan barang-barang yang dikaitkan dengan komunisme. Sebelum muncul instruksi itu, polisi dan TNI sudah berulang kali membubarkan diskusi, peluncuran buku hingga melarang pemutaran film.