Sebar info hoax soal CPNS, 17 situs dilaporkan ke Bareskrim

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan adanya tindak pidana penipuan yang menyesatkan masyarakat yang diunggah di sejumlah website. Selain tidak benar, tindakan ini dikhawatirkan akan membuka celah terjadinya penipuan dan percaloan terkait penerimaan CPNS.Melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (Hukip) Herman Suryatman, melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri."Hari ini kita lapor ke Bareskrim Polri. Ada 17 portal yang mengunggah informasi bohong dan menyesatkan tentang penerimaan CPNS 2016. Ini merugikan kami juga masyarakat. Yang jelas, tindakan ini diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP," ujarnya kepada wartawan, di lobby Mabes Polri, Selasa, (8/2).Laporan tersebut, kata Herman, untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, lanjutnya, untuk mencegah terjadinya berbagai tindak penipuan serta percaloan dalam rekrutmen CPNS. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah portal mengunggah informasi mengenai jadwal seleksi CPNS 2016.Lebih lanjut Herman mengatakan, untuk meyakinkan pembaca, mereka mengutip sebagian berita, ada juga yang menampilkan foto Menteri PANRB dan cara-cara lain yang cukup menarik."Jadi mereka ini modusnya antara lain mengatakan adanya tambahan kuota CPNS, lalu para korban dimintai sejumlah uang besarnya variasi. Ada yang Rp 100 juta, ada yang 150 juta," katanya."Rumor itu bahkan sudah beredar sejak tahun 2015. Padahal, hingga saat ini Kementerian PANRB belum mengeluarkan informasi terkait seleksi CPNS 2016," tambahnya.Berbagai rumor tersebut, menurut Herman jelas tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM Aparatur. Untuk itu dirinya menyarankan masyarakat agar lebih teliti."Setiap informasi akan kami sampaikan melalui website Kementerian PANRB, www.menpan.go.id. Karena itu, masyarakat supaya mengkonfirmasikan informasi yang meragukan ke Kementerian PANRB," pungkasnya.