Kapalnya karam, KM Wihan Sejahtera dimarahi Komisi V DPR

Ceroboh angkut penumpang hingga menyebabkan kapal tenggelam, Komisi V DPR serang manajemen perusahaan Kapal Motor (KM) Wihan Sejahtera, yang karam di Perairan Teluk Lamong, atau Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) pada Senin lalu (16/11).

Ada 14 anggota Komisi V DPR, Rabu (18/11), menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para wakil rakyat ini, ingin menanyakan kejelasan penyebab tenggelamnya KM Wihan Sejahtera di perbatasan Perairan Surabaya-Gresik tersebut.

Para anggota dewan yang ditemui Nahkoda KM Wihan Sejahtera, Syahbandar Tanjung Perak, dan pihak Pelindo ini, terus mencecar pertanyaan kepada perwakilan Manajemen Pelayaran KM Wihan Sejahtera.

Seperti yang ditanyakan, anggota Komisi V DPR, Sadarestuwati. Politisi asal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini terus mempertanyakan perbedaan manifest penumpang antara jumlah yang ada dengan daftar instansi terkait.

"Pertanyaannya kenapa manifest-nya berbeda-beda? Padahal kan harus sesuai. Kalau sudah terjadi seperti ini, siapa yang bingung? Apakah sekarang ini sudah pasti tidak ada korban? Kan belum pasti. Wong manifestnya tidak sesuai. Apa yang bisa jadi patokannya?" tegas Estu.

Pernyataan keras juga dilayangkan anggota Komisi V DPR yang lain, Anton Sihombing. ‎Dia menyangsikan kelaikan kapal yang diduga kerap mengalami insiden kecelakaan laut tersebut. "Wihan (Sejahtera) ini, setahu saya sudah sering insiden sejak 2014 lalu. Banyak kesalahannya. Jadi saya minta, izin operasionalnya dicabut," kata Anton.

Anton juga menyebut, permintaan cabut izin operasional KM Wihan Sejahtera, selain kerap mengalami kecelakaan, juga terkait penggunaan nahkoda kapal, yang hanya memiliki jam terbang, sembilan bulan berlayar.

"Sekarang, sudah terjadi insiden (kecelakaan), kenapa pimpinan manajemennya juga tidak hadir sekarang. Ini membuktikan, mereka (manajemen Wihan Sejahter) tidak bertanggung jawab," tegas Anton.

Tak mau kalah, Andreas yang juga anggota Komisi V DPR, juga menanyakan ketidaksigapan nahkoda dan kru kapalnya. "Kenapa saat terjadi insiden, kapal tidak memberikan tanda asap atau flas dan sebagainya?," tanya Andreas.

"Beruntung kejadiannya masih di sekitar pelabuhan dan masih banyak kapal di sekitarnya. Bagaimana kalau kejadiannya di perairan luas? Bagaimana nasib penumpang kalau seperti itu?," sambungnya.

Sayang, karena unsur pimpinan tidak hadir, hanya staf-stafnya saja, pertanyaan-pertanyaan keras para anggota dewan inipun, hanya berlangsung satu arah alias tak ada jawaban.

Bahkan, para anggota dewan ini sempat membentak nahkoda kapal yang hanya berupa apologi saja. "Kalau jawaban kamu tidak ada dampak atas peristiwa itu, ya sudah tidak usah menjawab apa-apa," bentak si anggota dewan.