Tersangka kasus suap RAPBD Musi Banyuasin usai diperiksa KPK

Ini merupakan pemeriksaan perdana Adam Munandar pasca-penangkapan.

Nanda Farikh Ibrahim

Diterbitkan:

Tersangka kasus suap RAPBD Musi Banyuasin usai diperiksa KPK
Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Adam Munandar seusai menjalani pemeriksaan pertama pasca-penangkapan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/6). Adam Munandar ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di rumah Bambang Kariyanto, Palembang, Sumatera Selatan, dengan barang bukti uang suap Rp 2,56 miliar diduga uang suap untuk memuluskan perubahan RAPBD Kabupaten Banyuasin 2015. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko
1 dari 5 halaman
Tersangka kasus suap RAPBD Musi Banyuasin usai diperiksa KPK
Adam Munandar mengenakan rompi tahanan berwarna oranye saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/6). ©2015 merdeka.com/dwi narwoko
2 dari 5 halaman
Tersangka kasus suap RAPBD Musi Banyuasin usai diperiksa KPK
Adam Munandar seusai menjalani pemeriksaan pertama pasca-penangkapan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/6). ©2015 merdeka.com/dwi narwoko
3 dari 5 halaman
Tersangka kasus suap RAPBD Musi Banyuasin usai diperiksa KPK
Adam Munandar seusai menjalani pemeriksaan pertama pasca-penangkapan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/6). ©2015 merdeka.com/dwi narwoko
4 dari 5 halaman
Tersangka kasus suap RAPBD Musi Banyuasin usai diperiksa KPK
Adam Munandar seusai menjalani pemeriksaan pertama pasca-penangkapan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/6). ©2015 merdeka.com/dwi narwoko
5 dari 5 halaman
Tersangka kasus suap RAPBD Musi Banyuasin usai diperiksa KPK
Adam Munandar memasuki mobil tahanan saat hendak meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/6). ©2015 merdeka.com/dwi narwoko
Baca Juga 30 Hari KPK Tentukan Nasib Amplop Menhut dari Bupati Kuansing
Halaman Berikutnya Bos Blueray Cargo Divonis 2 Tahun Terkait Kasus Suap Pejabat Bea Cukai
Halaman
1 Show All
Tim Redaksi
Dwi Narwoko
Dwi Narwoko writer
Nanda Farikh Ibrahim
Nanda Farikh Ibrahim editor
Anggota DPRD Musi Banyuasin Tertangkap KPK Operasi Tangkap Tangan KPK
Rekomendasi