Kapolri sebut reformasi birokrasi jadi acuan tunjangan polisi naik

Kenaikan tunjangan TNI hingga 60 persen sudah diberlakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bulan Mei 2015. Alasannya, stabilitas politik dan keamanan yang baik akan menopang rencana pembangunan di bidang ekonomi selama lima tahun ke depan. Stabilitas tersebut salah satunya ditopang oleh TNI.Tak mau kalah, Polri juga meminta pemerintah untuk turut menaikkan tunjangan kinerja anggotanya selayaknya yang diterima anggota TNI. Namun, tidak sedikit yang menilai Polri perlu memperbaiki sistem dan kinerjanya terlebih dahulu sebelum meminta pemerintah mengajukan kenaikan tunjangan kinerja.Menanggapi hal itu, Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti menilai, kinerja Polri saat ini sudah ada ukurannya. Badrodin mengklaim Korps Bhayangkara tersebut sudah melakukan reformasi."Sistem apa? Sistem apa yang dimaksud itu. Kan sekarang ada ukurannya, ada reformasi birokrasi," tutur Badrodin di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).Badrodin menegaskan, sudah ada tim yang menilai dan mengevaluasi kinerja Polri. Badrodin berharap, penilaian tersebut menjadi rujukan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja polri."Kan sudah ada yang menilai. Ya silakan saja. Bukan sampean (wartawan) yang nilai, ada reformasi birokrasi yang menilai. Tentu itu juga yang dipertimbangkan," tutur Badrodin.