Miris, tradisi usai UN murid corat-coret dan guru pelesir ke Italia

Pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA sederajat meninggalkan banyak catatan buruk. Meski memang hingga hari ini sejumlah siswa masih mengikuti ujian susulan karena berbagai faktor teknis.Seperti yang terjadi di Solo, ratusan siswa SMA harus mengikuti UN ulangan berbasis komputer lantaran ujian yang harusnya digelar pekan lalu, soal CBT tidak bisa diakses akibat masalah jaringan.Ujian ulangan seluruh siswa kelas 12 SLTA di Solo tersebut dilakukan di SMKN 9, yang terbagi dalam lima ruang. UN susulan itu digelar selama dua hari, dan berakhir Selasa (21/4). Dengan materi pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Teori Jaringan."Ada 135 siswa yang harus mengikuti UN CBT ulang. Dan 12 siswa lainnya mengikuti UN susulan karena pada saat UN digelar mereka sedang sakit," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Solo Aryo Widyandoko, Senin (20/4).Masalah lain yang terjadi adalah bocornya soal UN. Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Baswedan mengakui hal itu, bahwa ada 30 paket soal UN yang bocor di dunia maya.Anis menjelaskan, ada 11.730 paket soal UN untuk SMA pada 2015 ini. Hanya saja dia menyayangkan adanya kebocoran 30 paket soal UN. Pihak tidak bertanggungjawab itu mengunggah 30 paket UN dari akun Google Drive dalam format PDF."Soal UN merupakan dokumen sangat rahasia yang wajib dijaga kerahasiaannya," terangnya seraya mengatakan soal UN yang bocor itu ada di Aceh dan Yogyakarta.Kasus ini kini ditangani Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, 13 orang juga telah diperiksa. Dugaan awal, bocornya soal UN ini melibatkan karyawan percetakan negara.

Meski telah meminta keterangan 13 orang, hingga kini polisi belum menemukan titik terang kasus yang bermula dari laporan Kepala Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Prof Nizam pada Selasa (14/4) lalu itu."Sudah diperiksa 13 orang. 13 itu terdiri dari 3 pelapor yang 10 itu dari percetakan negara dan pejabat pendidikan nasional," kata Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan di Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/4).Anton mengatakan, penyidik kesulitan mengusut kasus tersebut setelah situs yang diduga menjadi awal penyebar soal ujian dihapus Kemendikbud. Untuk itu, lanjut Anton, polisi bekerja sama dengan Google guna menelusuri akun awal penyebar soal ujian tersebut.Ulah peserta didik yang tak kalah mirisnya lagi adalah tradisi mencoret seragam sekolah yang selama ini masih dilestarikan. Seperti yang terjadi di Cikokol, Tangerang beberapa waktu lalu, belum juga hasil UN diumumkan, puluhan pelajar melakukan aksi corat-coret seragam.Aksi ini dilakukan setelah selesai melaksanakan UN di hari terakhir. Salah satu pelajar SMK PGRI 2 Tangerang Ilham mengatakan, dirinya melakukan aksi corat-coret untuk merayakan selesainya pelaksanaan UN. Dia sendiri yakin lulus UN, meski hasilnya belum diumumkan."Saya optimis lulus. Karena sekarang aturannya beda. Hasil UN bukan lagi syarat kelulusan, tapi syarat untuk masuk perguruan tinggi," katanya.Bahkan budaya perayaan usai UN ini ada yang menjerumus sampai perbuatan mesum. Sepuluh pasangan pelajar kemarin tertangkap sedang bermesraan di kamar hotel di sebuah tempat wisata di Pantai Muara Kencan Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (16/4). Para pelajar ini mengaku mencari hiburan alias refreshing usai melaksanakan UN.Dengan malu-malu, pelajar ini mengaku berduaan di dalam kamar hotel untuk berhubungan layaknya suami istri. "Saat itu memang sudah di dalam kamar namun belum apa-apa. Hanya ingin cari hiburan saja," ujar L, pelajar yang tertangkap razia.

Sementara itu, usai pelaksanaan UN rencana kepala SMA se-Kota Solo akan pelesiran ke Italia. Para kepala SMA ini akan mengadakan kunjungan kerja di negeri pizza.Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Suharto memberi warning agar seluruh kepala SMA yang akan bepergian ke luar negeri meminta izin ke wali kota."Boleh saja, itu hak mereka kalau mau ke luar negeri. Saya hanya mengingatkan mereka agar mengajukan izin kepada wali kota, minimal 20 hari sebelum pelaksanaan. Itu mekanisme yang harus dipatuhi, harus izin ke wali kota," ujar Budi kepada wartawan di Solo, Selasa (21/4).Budi menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi tegas bagi PNS yang kedapatan nekat pergi ke luar negeri tanpa izin wali kota. Meskipun pelesiran ke luar negeri tersebut sifatnya biasa sekalipun, dan di luar tugas kedinasan, lanjut Budi, harus tetap mengantongi izin.