Kabar gembira, kini keluarga TNI boleh berpolitik praktis

Panglima TNI Jenderal Moeldoko membuat terobosan yang menggembirakan bagi prajuritnya. Melalui surat telegram tertanggal 24 November lalu, suami atau istri prajurit TNI aktif diperbolehkan terjun ke dunia politik.Kebijakan baru ini pun menganulir kebijakan lama yang melarang keluarga anggota TNI aktif untuk berpolitik praktis. Kebijakan itu diterbitkan saat Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto.Namun, kebijakan yang melegakan bagi keluarga besar TNI tersebut menuai kekhawatiran. Masyarakat belum dapat percaya 100 persen TNI dapat menjaga netralitas jika keluarganya berpolitik.Berikut kabar gembira terkait kebijakan Jenderal Moeldoko yang memperkenankan keluarga TNI aktif untuk terjun di dunia politik praktis seperti dihimpun merdeka.com:

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengeluarkan kebijakan baru untuk prajurit. Kebijakan itu tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 November 2014 yang memperbolehkan suami atau istri prajurit aktif berpolitik."Iya betul (surat telegram Panglima TNI). Istri atau suami dari wanita TNI sama dengan warga negara yang lain," kata Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (28/11).Menurutnya anggota keluarga TNI aktif ini tidak terlibat dalam struktur komando institusi. Sehingga mereka layaknya warga negara biasa yang mempunyai hak politik dalam kehidupan bernegara."Mereka tidak terikat dengan kegiatan TNI. Mereka boleh berpolitik, mempunyai hak dipilih dan memilih sebagai warga negara," terang dia.

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan keputusan keluarga anggota TNI aktif dapat berpolitik diambil melalui sejumlah pertimbangan. Proses demokrasi di Indonesia yang semakin matang pasca-reformasi menjadi salah satu alasannya."Sekarang ini proses demokrasi rakyat kita sudah dewasa dan sudah berjalan dengan lancar tanpa ada hal-hal prinsipil yang dilanggar. Karena itu sudah dianggap memenuhi syarat dan merupakan hak asasi," kata Fuad kepada merdeka.com, Jumat (28/11).Menurut Fuad, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hanya diatur prajurit aktif tak boleh terlibat politik praktis. Tetapi, kata Fuad, dorongan agar keluarga TNI boleh politik sudah cukup lama muncul."Sudah dari dulu masyarakat meminta TNI untuk memilih, cuma hak (berpolitik) itu tidak diambil. Di TNI menuntut hak tidak boleh, justru masyarakat meminta keluarga TNI untuk memilih," tandasnya.

Mabes TNI menilai kebijakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko memperbolehkan keluarga prajurit aktif berpolitik sebagai terobosan baru. Namun, Mabes TNI tidak tinggal diam, mereka mempunyai mekanisme kontrol yang ketat guna mengawal kebijakan tersebut."Kebijakan ini dinilai sebagai suatu kemajuan. Kita tidak khawatir (ada pelanggaran), di tentara ada reward dan punishment bahwa keterlibatan istri tidak berhubungan dengan suaminya (TNI aktif)," kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen Fuad Basya saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (28/11).Masih menurutnya, prajurit TNI yang nakal bermain politik untuk membantu keluarganya akan ditindak tegas. Jika sampai pada level yang terlalu jauh maka akan dipecat dari kesatuan."Jika ikut terlibat (politik) akan ada punishment. Tergantung keterlibatannya, kalau dalam bisa sampai pencopotan," terang dia.

Mabes TNI  menyatakan belum ada respons penolakan dari masyarakat terkait kebijakan keluarga TNI aktif boleh berpolitik. Bahkan, sebagian masyarakat memuji keberanian Moeldoko mengembalikan hak politik keluarga anggota aktif yang pernah dilarang semasa Panglima TNI dijabat Jenderal Endriartono Sutarto."Sampai sekarang belum ada (penolakan masyarakat). Cuma ada yang memuji kedewasaan berpolitik TNI (atas kebijakan keluarga TNI aktif boleh berpolitik)," kata Mayjen Fuad Basya saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (28/11).Menurutnya, hal ini juga bentuk komitmen TNI untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keluarga TNI aktif adalah warga negara biasa yang hak berpolitiknya dilindungi oleh konstitusi."Sekarang TNI tidak boleh melanggar hak asasi manusia lagi. Sementara ini, hak keluarga TNI yang kemarin kita kekang sekarang kita lepas," terang dia.