Bendum PKS enggan bicara soal cuci uang Luthfi Hasan

Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Abdurrahman akhirnya menyelesaikan pemeriksaan selama hampir enam jam, di Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfudz membantah ada aliran dana haram hasil korupsi, baik dari mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dan Ahmad Fathanah alias Olong Ahmad Fadeli Luran."Saya ditanya apakah ada aliran dana (korupsi) dari beliau (LHI) atau dari AF. Saya nyatakan tidak ada sama sekali," kata Machfudz kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/4).Ini adalah panggilan kedua Machfudz, setelah pekan lalu dia tidak hadir. Menurut Machfudz, di depan penyidik, dia juga menjelaskan soal kepemilikan antara mobil partai dan milik pribadi LHI. Menurut kabar, sebuah mobil serbaguna (multi purpose vehicle) VW Caravelle, milik PKS dibeli oleh Luthfi dari duit haram korupsi. Tetapi, Machfudz membantahnya, dan mengatakan kendaraan roda empat itu bukan milik pribadi LHI"Saya dimintai konfirmasi tentang kepemilikan mobil. Mana yang punya partai, mana yang punya Luthfi. Saya jelaskan ini yang punya partai, ini yang punya beliau. Ada mobil organik yang dari partai, yang VW Caravelle, itu punya partai," ujar Machfudz.Konon kabarnya, beberapa rumah milik petinggi PKS terletak di Batuampar, Condet, Jakarta Timur, dibeli dari hasil korupsi atas prakarsa LHI. Rumah itu dibeli diduga sebagai upaya mencuci uang atau menyamarkan harta haram korupsi. Tetapi, lagi-lagi Machfudz kembali menyangkal kabar itu.Machfudz mengaku lupa berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik hari ini. Dia pun cuma bisa mengira jumlah pertanyaan itu."Saya lupa, tapi tadi sekitar sepuluh pertanyaan," ucap Machfudz, sambil beringsut masuk ke mobil Toyota Kijang Innova perak bernomor B 1361 KFR.Sejak 26 Maret, KPK menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dengan pasal pencucian uang. Dia dikenai Pasal 3, dan atau Pasal 4, dan atau Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.