Gus Choi: 400 TKI di Malaysia terancam hukuman mati

"Pemerintah sangat lalai melindungi warga negaranya. Rencana kita akan ketemu parlemen di Malaysia," ujar Gus Choi.

Muhammad Sholeh
Oleh Muhammad Sholeh - Reporter
Gus Choi: 400 TKI di Malaysia terancam hukuman mati
pelatihan TKI. ©2012 Merdeka.com

Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami persoalan tidak ada habisnya. Politikus PKB Effendy Choirie menyatakan ratusan TKI yang berada di Malaysia saat ini sedang menghadapi hukuman mati."Berdasarkan data migrant care ada 354 orang TKI mau dihukum mati, sedangkan data Kementerian Luar Negeri ada sekitar 400 orang," ujar Gus Choi sapaan Effendy kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).Menurut Gus Choi, kasus yang menimpa ratusan TKI di Malaysia umumnya disebabkan karena kasus pembunuhan dan narkoba.Untuk kasus pembunuhan, Gus Choi menceritakan bahwa sampai sekarang ini tidak ngaku dan direkayasa. Misalnya ada orang Indonesia lewat dan ada orang mati di situ dicarikan 3 atau 4 orang untuk sebagai saksi."Artinya dikambing hitamkan," tegas Gus Choi.Selain itu, menurut Anggota Komisi I DPR ini, ada salah satu TKI dari Lamongan yang bernama Mariyanto yang mau dieksekusi tetapi sedang mengajukan kasasi. Namun tidak ada pengacara. Justru yang mengherankan, Gus Choi mengaku pembela dan pengacaranya dari Thailand."Saya sudah kontak TKI di sana dan katanya sudah urunan untuk sesama TKI. Ada tidak ada dana, seharusnya pemerintah harus mengadakan dana itu. Karena berkaitan dengan perlindungan warga negara Indonesia," tegas Gus Choi."Saya, Pak Guntur, Pak Najib, Pak Hilmi dari PDIP rencananya tanggal 21 Oktober hari Minggu akan berangkat ke Malaysia," tambahnya.Gus Choi menambahkan bahwa beberapa hari yang lalu Komisi I DPR telah mengadakan rapat dengan mitra kerjanya yaitu Kementerian Luar Negeri. "Kita melihatnya dari aspek Kemenlu untuk melindungi warga negara Indonesia, kalau secara spesifik yang bertanggung jawab ya Muhaimin dan Jumhur," kata Gus Choi."Pemerintah sangat lalai dalam melindungi warga negaranya. Rencana kita akan ketemu parlemen di sana dan TKI. Sebenarnya perlu diplomasi modern, pemerintah dalam hal ini Presiden SBY harus diplomasi dengan raja di sana," tandasnya.

Rekomendasi