Puan Sebut Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tergantung Kajian Dewan Gelar

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik usulan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Cucu Proklamator RI itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ia berharap proses pengkajian dilakukan secara obyektif.

"Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak," tegas Puan.

Sebelumnya, sejumlah aktivis Gerakan Reformasi 1998 menolak wacana tersebut dalam diskusi 'Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?'. Mereka menilai Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional karena memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia dan represif terhadap gerakan rakyat pada masa Orde Baru.