Puan Maharani di Hadapan Jokowi: Rakyat Tak Pernah Berkuasa

Puan menyinggung soal proses pelaksanaan Pilkada 2024 hingga isu PHK massal yang terjadi belakangan di Indonesia.

Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Puan mengundang partisipasi seluruh komponen masyarakat memberikan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Puan mengimbau anggota dewan agar dapat bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati HUT ke-79. Rapat ini sekaligus penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun 2023-2024.

Puan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Ucapan selamat ini diberikan Puan saat sidang bersama tahunan DPR, MPR, DPD, Jumat (16/8/2024).

Puan menilai, pelaksanaan Pemilu adalah pesta demokrasi yang dianggap penting.

Puan menyatakan, berdemokrasi bukan sekadar untuk memilih orang per orang untuk menjadi pemimpin melalui sebuah pemilu.

Puan berharap, pengalaman Pemilu 2024 dapat dijadikan evaluasi agar pelaksanaan Pilkada Serentak nanti berjalan lebih baik dan mengedepankan demokrasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung etika politik dalam Pemilihan Umum dalam sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di depan Jokowi.

Di depan Jokowi, Puan menyinggung soal pelaksanaan Pemilu 2024.

Benarkah klaim Purbaya membongkar mega korupsi Rp576 triliun? Simak penelusurannya:

Meski tak ada korban jiwa, Puan menyebut gempa besar di Sulut ini harus menjadi menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Puan berharap, Iduladha menambah jumlah hati yang luluh dan kelembutan, khususnya kepada kaum papa.

Keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membawa perubahan yang berdampak dan nyata.

Sebelum rapat dimulai, Puan bersama jajaran pimpinan DPR menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.