Ketua DPR, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang Padang dan meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
“Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan, Senin (12/10/2026).
Seperti diketahui, banjir bandang melanda Kota Padang pada (10/10) akibat hujan deras, terutama di Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Banyak warga terjebak dalam arus banjir.
Situasi penyelamatan berjalan cukup dramatis akibat arus deras. Tim SAR gabungan mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah setelah sungai meluap. Evakuasi menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga di tengah derasnya arus.
Menurut Puan, kondisi tersebut menunjukkan mendesaknya pertolongan bagi warga yang terjebak dan pentingnya dukungan yang memberi keluarga keyakinan untuk segera menuju tempat aman.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir. Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai,” tambah Puan.
Puan menekankan pentingnya Pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi.
“Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah,” sebutnya.
Advertisement
Pengungsian Korban Banjir Bandang Padang
Adapun banjir bandang menyebabkan tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang terdampak. Lebih dari 600 jiwa mengungsi di sejumlah lokasi. Data warga terdampak dan pengungsi masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran.
Puan meminta Pemerintah menyiapkan tempat pengungsian yang aman dan nyaman bagi warga terdampak.
“Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan. Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” sambung mantan Menko PMK tersebut.
Puan menilai, keputusan mengungsi perlu disertai jaminan bahwa warga terdampak memperoleh tempat berlindung yang layak serta dukungan selama keadaan belum memungkinkan untuk kembali.
“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” ungkap Puan.
Dari sisi kerusakan, pendataan sementara mencatat satu unit rumah rusak berat dan empat unit rumah rusak sedang. Selain itu, sekitar 120 unit rumah dilaporkan terdampak banjir. Banjir juga menyebabkan akses jalan di wilayah Kuranji terputus sehingga menghambat akses menuju wilayah terdampak.
Puan juga mendorong Pemerintah memastikan jaminan perbaikan terhadap rumah warga yang rusak akibat banjir bandang.
“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” lanjutnya.
Puan menilai perhatian juga perlu menjangkau keluarga yang penghasilannya terhenti akibat banjir. Menurutnya, Pemerintah perlu menyediakan arah pemulihan penghidupan melalui kebijakan yang sesuai agar warga memiliki kesempatan kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
“Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi,” katanya.
Ditambahkan Puan, Pemerintah perlu mendengar pengalaman masyarakat dalam menentukan langkah berikutnya sebab penjelasan mengenai keadaan wilayah, kelanjutan perlindungan, dan rencana pemulihan harus membantu warga terdampak dalam mengambil keputusan serta menata kehidupannya.
"Keselamatan akan lebih terjaga ketika keluarga memiliki kepastian untuk menjalani masa pemulihan. Setelah keadaan membaik, mereka juga membutuhkan dukungan untuk kembali membangun kehidupan dengan pijakan yang lebih kuat,” imbuh Puan.
Advertisement
Mitigasi dan Pengawasan Usai Banjir
Puan juga mengingatkan pentingnya mitigasi sebagai penanganan jangka panjang agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini,” terang Puan.
Puan menyatakan DPR melalui komisi terkait akan mengawal pelaksanaan penanganan darurat hingga program penanggulangan pasca bencana banjir di Padang.
“Kami berharap kerja bersama Pemerintah, DPR, petugas, relawan, dan masyarakat dapat membantu Padang melewati keadaan ini dengan lebih aman,” ucapnya.
Puan juga menekankan pentingnya dukungan bagi tim SAR dan relawan. Khususnya bantuan peralatan yang memadai demi memastikan penyelamatan warga berjalan maksimal dan aman untuk semua.
“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” tutup Puan.