Merdeka.com - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya dipisah. Hal ini disampaikannya dalam debat kedua Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, pada hari Minggu (17/2).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ada alasannya mengapa kementerian tersebut digabung.

"Begini sejarahnya, dalam UU, menteri itu maksimal 35. Jadi karena ditambah 1 Menko (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman), maka harus ada kementerian yang digabung, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," katanya usai acara nobar bersama di rumah dinas, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (17/2).

Politisi senior Golkar ini menambahkan, presiden yang terpilih nanti tentu diperbolehkan menetapkan kementerian yang ada. Asal, tidak melebihi batas maksimal.

"Ya bebas saja kalau terpilih menetapkan kementerian, kecuali 9 kementerian yang harus ada. Kemudian ada batasannya 35," ujarnya.

Sebelumnya, Capres Prabowo Subianto memandang masalah lingkungan hidup sangat berdampak pada kehidupan manusia. Untuk itu dia ada kementerian khusus yang fokus menanganinya.

"Saya pisah menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Kok jadi satu, segera kita pisahkan," tegasnya saat Debat Kedua Capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).

Dia melihat masih terlalu banyak masalah lingkungan hidup dan kehutanan tidak ditangani sampai tuntas. "Masalah lingkungan hidup tidak jadi satu. Ini sering jadi masalah izin akan kita perketat Amdal harus dilaksanakan tidak ada jalan pintas," tuturnya.

Jika diberi mandat memimpin negeri ini Prabowo berjanji akan menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran.

"Di banyak tempat sudah puluhan tahun perusahaan besar justru banyak melanggar tinggalkan limbah tak mau bayar pajak, kongkalikong dengan pejabat sehingga sering bolos dengan kewajibannya. Saya akan tegakkan hukum tak kongkalikong dengan orang yang melanggar," tandasnya.

Seperti diketahui, di era pemerintahan Jokowi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung. Di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) kementerian ini terpisah.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com