Politikus PDIP Yogyakarta soroti dugaan nepotisme Amien Rais

Merdeka.com - Mangkirnya Ketua Dewan kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dari panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus kebohongan aktivis Ratna Sarumpaet, menggulirkan kritik dan gunjingan. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menilai, Amien sebagai sosok yang dituakan dan dikenal sebagai tokoh reformasi ternyata kini jauh dari harapan publik.

"Dahulu cita-cita Pak Amien saat menyuarakan reformasi adalah demi penegakan hukum. Tapi sekarang ketika dipanggil kepolisian sebagai saksi kasus kebohongan saja mangkir," ujar Wakil Ketua DPD PDIP DIY Eko Suwanto, Senin (8/10).

Eko lantas membeberkan pengamatannya tentang penilaian warga Yogyakarta terhadap Amien. Menurutnya, masyarakat di provinsi berstatus istimewa itu juga kurang sependapat mantan ketua MPR RI itu yang sejak awal menentang keistimewaan DIY, tampak dari pernyataannya yang meminta referendum di saat rakyat Yogyakarta menghendaki Sri Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Paku Alam ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Menurut Eko, masyarakat geram karena tindakan Amien yang sering kali jauh dari tata krama dan kesantunan ala Yogyakarta.

"Sampai ada aksi kebudayaan dalam ruwatan maupun bentuk lainnya yang memberikan kritik agar Pak Amien kembali ke jalur yang benar. Seharusnya kritik publik ini menjadi bahan perenungan dan pembelajaran agar menjadi lebih santun dalam berpendapat dan bersikap," tutur Eko.

Sayangnya, kata Eko, mantan ketua umum PAN itu malah makin jauh dari harapan rakyat. Bahkan, Amien dan putrinya, Hanum Salsabiela Rais sama-sama ikut menyebarkan kebohongan Ratna Sarumpaet yang diduga sarat kolusi, sebelum meminta maaf setelah polisi berhasil ungkap kebenaran dari peristiwa hoaks Ratna Sarumpaet.

Eko menyebut kaget dengan pernyataan yang dramatis, tentang penganiayaan Ratna yang belakangan diketahui hoaks dalam drama setengah babak 'Penganiayaan Ratna Sarumpaet' yang kini jadi sorotan luas.

"Dan ternyata dampak kekecewaan masyarakat atas kebohongan itu berlanjut. Siapapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Biarkan pengadilan yang memutuskan. Prinsipnya Indonesia negara hukum sehingga setiap orang harus hormati proses hukum," katanya.

Eko juga menyoroti Amien yang dulu getol mengkampanyekan perang melawan nepotisme, kini justru menempatkan anak-anaknya sebagai calon legislatif (caleg) dari PAN. Antara lain Hanum untuk DPRD DIY di daerah pemilihan (Dapil) Sleman.

Selanjutnya ada Ahmad Baihaqy Rais yang juga menjadi caleg DPRD DIY. Putra bungsu Amien itu ditempatkan di Dapil Kulonprogo.

Ahmad Hanafi Rais yang juga putra sulung Amien kembali maju sebagai caleg DPR. Seperti halnya Pemilu 2019, Hanafi maju di dapil DIY.

Putra Amien lainnya yang juga menjadi caleg adalah Mumtaz Rais. Kini, menantu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu menjadi caleg untuk dapil Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Temanggung dan Wonosobo.

"Kini publik menyoroti Nepotisme Baru ala Amien Rais ini. Nepotisme membahayakan demokrasi dan kebijakan publik. Dulu yang ditentang oleh Amien Rais kolusi dan nepotisme, kini publik bisa menilai sendiri," pungkas Eko.

Merdeka.com berusaha mengkonfirmasi dengan menelepon dan mengirim pesan tertulis ke Hanafi Rais. Namun telepon tak diangkat dan pesan tersebut belum terjawab.

Sementara terkait pemanggilan Amien Rais oleh Polda Metro Jaya, Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai kapasitas Amien Rais di sini hanya korban kebohongan Ratna dan tidak terlibat masalah. "Apa yang dilakukan Pak Amien, apa yang dilakukan Pak Prabowo itu dilihat dari aspek kemanusiaan, aspek kewajaran, dan aspek kewarasan, itu sah," tuturnya. (mdk/cob)