Polemik Makanan Sehat Cegah Stunting di Depok, Dianggarkan Rp4,7 M tapi Menunya Super Hemat

Menurut Mery, pemberian PMT lokal ini baru pertama kali di Depok. Istilah kudapan juga belum dipahami semua masyarakat. Kudapan adalah panganan antara makanan utama dan bukan makanan lengkap.

Mary menegaskan, dalam setiap makanan kudapan terdapat dua sumber protein hewani baik dari telur dengan ayam, telur dengan ikan, daging dengan telur.

"Bukan makanan lengkap. Hanya makanan selingan, kalau bahasanya cemilan. Sehingga yang diterima dua tahu kukus, dua otak-otak. Dan ini jadi ramai karena selama ini persepsi masyarakat, PMT adalah makanan lengkap," jelasnya.

Dinkes menilai polemik PMT lokal terjadi karena ada ketidaksesuaian menu PMT pada hari pertama di Kecamatan Tapos.

"Khusus Tapos hari pertama tidak sesuai. Namun hari selanjutnya sudah sesuai," katanya.

Dinkes melakukan evaluasi dengan kecamatan, puskesmas, kelurahan PKK kota hingga kelurahan dan penyedia paket PMT. Pihak penyedia diminta memenuhi menu PMT lokal sesuai yang ditentukan.

Viralnya menu PMT juga membuat membuat Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni, geram. Dia mempertanyakan penggunaan dana miliaran tersebut dan membandingkannya dengan menu yang disajikan.

"Itu anggarannya dikemanakan, tidak sedikit itu Rp4,7 miliar. Katanya mau mengatasi stunting, dengan semangat mengatasi stunting minta anggaran di badan anggaran Rp4,7 miliar, tapi kenyataannya pelaksanaan di lingkungan begitu," kata Supriatni, Kamis (16/11).

Supriatni juga menyoroti adanya foto Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono di wadah PMT.

"Mending kalau yang dikasih bagus, misalnya ditambah susu, beras dan buah, kan bagus itu, ini kan cuma nasi semangkok kecil sama kuah sayur atau nugget 2 potong. Masa gambar pimpinan daerah kasih nasinya enggak manusiawi," kritik Supriatni.

Atas temuan tersebut, DPRD Kota Depok berencana memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan. Sehingga diketahui secara jelas soal alokasi dana tersebut.

"Kita mau buka anggaran Rp4,7 miliar itu kemana saja posnya dan itu uang rakyat, rakyat perlu tahu," tegas Supriatni.