Polemik Keberadaan Harun Masiku Hingga Jadi Pertaruhan Jabatan Yasonna Laoly

Merdeka.com - Kasus suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) politikus PDIP, Harun Masiku, berbuntut panjang. Sebelumnya Harun disebutkan berada di luar negeri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020. Tapi secara mengejutkan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie menyatakan jika Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

Ronny F Sompie pun akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna mengatakan alasan Ronny dicopot terkait kesalahan informasi soal catatan perjalanan tersangka kasus suap Harun Masiku.

Pencopotan Ronny menimbulkan polemik baru, banyak pihak yang menilai seharusnya yang bertanggung jawab atas kekeliruan informasi dan dicopot adalah Yasonna.

Sedangkan Yasonna yakin ada kesalahan sistem informasi imigrasi yang membuat kesimpangsiuran informasi kedatangan Harun Masiku. Berikut kronologi kesimpangsiuran informasi keberadaan Harun Masiku hingga desakan Yasonna Laoly mundur dari Menkum HAM.

Yasonna Sebut Harun Belum Ada di Indonesia

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pernah mengatakan jika Harun Masiku masih berada di luar negeri saat operasi tangkap tangan KPK pada 8 Januari 2020.

"Belum di Indonesia. Ke Singapura, jadi tanggal delapan OTT, tanggal 6 dia sudah di luar," kata Yasonna, Kamis (16/1) lalu.

Selang beberapa hari, Ronny F Sompie yang masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi mengatakan jika Harun sudah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020.

"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem, termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta, bahwa HM (Harun Masiku) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020," ujar Ronny dilansir Antara, Rabu (22/1).

Ronny mengakui terdapat keterlambatan waktu (delay time) dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.

Yasonna Copot Ronny

Buntut dari kasus Harun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Ronny F Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi. Pencopotan ini terkait kesalahan informasi soal catatan perjalanan tersangka kasus suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) Politikus PDIP, Harun Masiku.

Selain itu, Yasonna juga mengatakan pencopotan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tim independen yang dibentuk untuk mengusut kasus 'delay' melacak keberadaan buronan KPK, Harun Masiku.

"Karena saya mau kita betul-betul terbuka dan melacak mengapa ini terjadi delay, mengapa data tersimpan di PC Bandara F terminal 2. Kalau yang bandara 3 kan beres makanya enggak ada masalah. Tapi terminal 2 ini ada delay," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).

Ia mengakui ada yang janggal dengan data Harun Masiku yang delay. Awalnya Harun terdeteksi keluar Indonesia pada 6 Januari, itu dirilis tiga hari kemudian. Setelah 15 hari kemudian, baru Imigrasi menyatakan Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.

"Ada yang janggal makanya saya bilang ini harus tim. Kalau tim saya nanti orang enggak percaya. Maka saya katakan tim Cyber Crime dari Polri. Tim Kemenkominfo yang sangat ahli di situ. Tim BSSN, dan Ombudsman lembaga pengawas birokrasi. Supaya betul-betul independen maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan sekarang ditunjuk Plh," tegas Yasonna.

Desakan Yasonna Mundur

Sementara itu, beberapa pihak menilai yang selayaknya dicopot karena kasus Harun Masiku adalah Menteri Yasonna. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut yang seharusnya dinonaktifkan bukan Dirjen Imigrasi, melainkan Yasonna.

Asfinawati menduga kesalahan Yasonna lebih berat dibanding Ronny Sompie. Konflik kepentingan dalam kasus Harun ini justru sangat terasa dari aktivitas Yasonna.

"Soal Menkum HAM gini, dia lebih berat dari Dirjen Imigrasi karena dia ada serangkaian tindakannya yang dapat disimpulkan. Dia ikut konferensi pers ketika pembentukan tim hukum Harun (PDIP)," kata dia, Rabu (29/1).

Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon mendorong Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya. Sebab, dia dinilai telah gagal. Jansen mengkritik alasan Imigrasi yang menyebut ada sistem delay sehingga kepulangan Harun Masiku yang terlibat kasus suap eks anggota KPU Wahyu Setiawan tidak terdeteksi di Imigrasi.

"Mau dari sudut manapun dalam kasus Harun Masiku ini Menkum HAM pantas diberhentikan. Pernyataan dia Harun tidak di Indonesia, telak salahnya. Delay mendeteksi, berarti selama ini dia tidak beres membenahi Imigrasi sampai Indonesia terlihat seperti negara antah berantah," kritik Jansen, Rabu (29/1).

ICW juga mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly. Alasannya karena Menkumham dianggap telah melakukan penggalangan hukum atau obstruction of justice karena memberikan informasi palsu mengenai keberadaan tersangka kasus suap, Harun Masiku.

"Distorsi informasi yang disampaikan oleh Yasonna sudah barang tentu akan memperlambat proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Penting untuk dicatat bahwa per tanggal 9 Januari 2020 KPK sudah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/1).

Siap Mundur Jika Tak Ditemukan Kesalahan

Sedangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna yakin ada kesalahan sistem informasi imigrasi yang membuat kesimpangsiuran informasi kedatangan tersangka suap anggota KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Ia yakin memang ada kesalahan sistem sehingga bersikeras memecat Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie dan membentuk tim independen. "Kalau enggak salah saya yang mundur dari menteri, karena saya yakin salah," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Yasonna menilai tim independen akan bekerja lebih adil karena melibatkan BSSN hingga Bareskrim Polri. Dia mengklaim tim ini agar lebih transparan. Yasonna membantah melindungi tersangka Harun.

"Saya enggak suka ada orang berasumsi seolah-olah saya itu melindungi, bukan melindungi. Saya kira intelektualitas saya bukan belum seperti itu tololnya. Saya belum ingin melakukan harakiri politik saya kira hanya soal-soal begitu, terlalu tolol saya. Saya pikir saya se-tolol itu enggak sampai segininya," ujar Yasonna.