PKS Dorong Mendagri Tito Karnavian Keluarkan SKT untuk FPI

Kamis, 28 November 2019 15:42 Reporter : Ahda Bayhaqi
PKS Dorong Mendagri Tito Karnavian Keluarkan SKT untuk FPI Demo FPI. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengeluarkan surat keterangan terdaftar ormas FPI. Sebab, Kementerian Agama, menurutnya sudah memberikan jalan bagi Kemendagri.

"Kalau Kementerian Agama sudah memberikan pernyataan semacam itu, ya sebaiknya Kementerian Dalam Negeri yang merupakan pengayom dan pembina bagi ormas ya laksanakan saja," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Hidayat menyoroti pemerintah seakan sangat kritis saat berkaitan dengan FPI. Seakan pemberian SKT hanya FPI yang sangat dikejar.

"Karena kan yang diperlukan kan memang hanya, kayaknya perlu dikritisi kok hanya FPI yang dimintai perpanjangan surat terdaftar. Bagaimana dengan ormas yang lain?" ujarnya.

Wakil Ketua MPR itu bilang, jika SKT harus diperbarui per lima tahun, mengapa tidak ada ormas lain yang ramai menjadi perbincangan lantaran masalah perpanjangan surat.

"Kan kalau itu berlaku lima tahun kan seluruh ormas harus memperbaharui dong lima tahunannya. Kita enggak pernah dengar tuh ormas yang lain memperpanjang surat keterangan terdaftar," ucapnya.

1 dari 1 halaman

SKT FPI Belum Keluar

Sebelumnya, pemerintah hingga kini belum menerbitkan perpanjangan izin atau surat keterangan terdaftar (SKT) Ormas Front Pembela Islam (FPI). Mendagri Tito Karnavian mengaku masih menunggu rekomendasi dari Kemenag. Menanggapi itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan SKT tersebut masih dikaji kementeriannya sebelum diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau ditanya, pasti bicara rekomendasi, saya enggak menyebut satu persatu dong, kita menyebut secara umum aja," kata Menag Fachrul di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Saat ditegaskan maksud dari rekomendasi umum, Menag Fachrul menyatakan singkat bahwa menurutnya tidak ada paham khilafah terhadap ormas Islam tersebut. [ray]

Baca juga:
Pemerintah Permasalahkan Kata Khilafah di AD/ART FPI
Perpanjangan SKT FPI Belum Diberikan, Ini Kata Mahfud
Belum Keluarkan Rekomendasi, Menag Fachrul Razi Masih Kaji Perpanjangan Izin FPI
Soal Perpanjangan Izin FPI, Mendagri Tito Tunggu Rekomendasi Menteri Agama
Koalisi Tak Solid, PKS akan Gandeng FPI dan PA 212 Jadi Oposisi Pemerintah

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini