Pesan Jokowi ke calon hakim: Jangan sampai hukum diperdagangkan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada 1591 CPNS/Calon Hakim Tahun 2018 agar memegang erat prinsip kejujuran selama menjalankan tugas. Jokowi mengingatkan, jangan sampai hakim memperdagangkan hukum di Tanah Air.
"Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diperdagangkan," tegasnya saat memberikan pembekalan kepada 1591 CPNS/Calon Hakim Tahun 2018 di Gedung Auditorium, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, memperjualbelikan hukum bisa meruntuhkan kepercayaan rakyat Indonesia dan kepercayaan dunia internasional. Dia mencontohkan, banyak negara yang mengalami keterpurukan akibat lemahnya sistem peradilan, hukum tidak lagi memberikan rasa kepercayaan pada rakyat.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan kepastian hukum harus dijaga guna memperkokoh pembangunan demokrasi dan juga ekonomi.
"Kepastian hukum adalah kunci menciptakan iklim usaha, investasi yang kondusif. Kepastian hukum meningkatkan kepercayaan rakyat, masyarakat, dunia internasional terhadap negara kita Indonesia," ujar dia.
Jokowi juga menginginkan, hukum harus terus diperkuat guna memberikan rasa keadilan dan kemajuan. Hukum juga harus menjadi pondasi kuat untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Oleh karena itu saya berpesan, pegang betul yang namanya kejujuran, pegang betul yang mamanya integritas selama karir saudara nanti menjadi hakim. Jadilah contoh bagi profesi yang lainnya," katanya.
"Rakyat Indonesia mengharapkan saudara-saudara menjadi hakim-hakim yang adil, hakim yang profesional dan berintegritas, hakim-hakim yang bermartabat, hakim yang memberikan rasa keadilan dan pondasi bagi lompatan-lompatan kemajuan bangsa kita Indonesia dan memberi pondasi kuat untuk meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat
Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Pesan Tegas Jokowi Ingatkan Hakim Mahkamah Agung Harus Peka Kepada Masyarakat
Presiden Jokowi menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Selasa (20/2).
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak Seluruh Santri dan Pelajar Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Jokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Tak Ada Arahan Khusus, Beliau Tahu yang Baik untuk Negara
Jokowi tidak memberi arahan khusus kepada pasangan nomor urut 02 itu.
Baca Selengkapnya