Penjelasan Menteri Basuki soal Presiden Jokowi Batal Berkantor di IKN Juli ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi direncanakan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi direncanakan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.

Penjelasan Menteri Basuki soal Presiden Jokowi Batal Berkantor di IKN Juli ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi direncanakan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024. Terkini, kepala negara masih menunggu fasilitas pendukung, seperti air dan listrik.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengatakan batal berkantor di IKN Juli ini. Menurutnya, Jokowi hanya mempertanyakan kesiapan air dan listrik.

"Cuma bilang sudah belum. Sudah? Belum? Sudah? Belum? Gitu aja kan," kata Basuki di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7).

Basuki menuturkan, saat ini baru memasuki awal bulan Juli dan masih tersisa waktu 20 hari ke depan sampai habis bulan. Basuki menekankan, bahwa pernyataannya air sudah siap untuk pertengahan bulan Juli, bukan awal.

"Dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk. Listrik sudah masuk," kata Basuki.

Basuki menambahkan, bahwa ia bakal kembali berkunjung ke IKN selepas mendampingi kegiatan Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Abu Dhabi pada 15 hingga 17 Juli.

"Tanggal 18 (Juli) kesana saya memastikan bahwa air insya Allah sudah oke," kata Basuki.

Meski begitu, Basuki enggak memastikan kapan Jokowi akan berkantor di IKN. Menurutnya, hal itu bergantung terhadap keputusan Jokowi.

"Tanya beliau dong, masa nanya saya," kata Basuki.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi dikutip dari Antara, Rabu (10/7/2024).

Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati.

Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan.

"Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum," kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, pada awal Juni lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, yang telah diresmikan pada Selasa (4/6).

"Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

"Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, akhir Juni lalu.

Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.