Pemkab Sigi Perkuat Perlindungan Guru dari Kekerasan, Sosialisasi Permendikdasmen Jadi Kunci

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengambil langkah proaktif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan dan intimidasi yang kerap menimpa para guru di berbagai daerah.

Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, menegaskan pentingnya sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) RI Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini secara khusus dirancang untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi para pengajar, menyusul kasus yang menimpa tenaga pendidik di sejumlah daerah.

Langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam implementasi perlindungan ini di Kabupaten Sigi.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menjelaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 diterbitkan sebagai respons atas kasus-kasus yang menimpa tenaga pendidik di beberapa daerah. Regulasi ini menjadi landasan hukum untuk memastikan guru dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut.

Peraturan ini mengkategorikan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, perundungan, hingga kekerasan seksual. Bahkan, kebijakan yang berpotensi mengandung kekerasan serta bentuk kekerasan verbal dan nonverbal juga termasuk dalam cakupan perlindungan.

Dengan adanya Permendikdasmen ini, diharapkan ada kejelasan mengenai batasan tindakan pendidik dalam memberikan pengajaran. Ini juga memberikan perlindungan ketika guru mengambil tindakan mendidik yang bukan kekerasan, seperti mengajarkan etika dan sopan santun.

Rizal berharap Permendikdasmen ini dapat segera disosialisasikan secara menyeluruh kepada orang tua siswa dan juga para guru di Kabupaten Sigi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

Pemerintah daerah Sigi tidak bekerja sendiri dalam upaya Perlindungan Guru Sigi ini. Mereka telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif.

Kerja sama ini melibatkan Polres Sigi, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Sigi. Kemitraan ini menunjukkan komitmen serius Pemkab Sigi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan para pendidik.

Bupati Rizal menyebutkan bahwa pihak kepolisian sering menerima laporan dari anak-anak dan orang tua siswa terkait tindakan guru. Namun, seringkali tindakan tersebut adalah bagian dari proses pendidikan, bukan kekerasan.

Kolaborasi ini penting untuk menyelaraskan pemahaman antara pihak sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum. Tujuannya agar setiap tindakan pendidik yang bersifat edukatif tidak disalahartikan sebagai kekerasan.

Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 diharapkan menjadi solusi efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru, sekaligus berkolaborasi dengan undang-undang perlindungan anak. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang utuh.

Fokus utama Permendikdasmen ini adalah mengidentifikasi dan mencegah berbagai bentuk kekerasan. Ini mencakup kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta kebijakan yang berpotensi memicu kekerasan.

Sosialisasi yang masif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan siswa, menjadi krusial. Pemahaman bersama tentang batas-batas tindakan mendidik dan jenis-jenis kekerasan akan meminimalkan insiden yang tidak diinginkan.

Melalui upaya Perlindungan Guru Sigi yang terintegrasi ini, diharapkan lingkungan belajar di Kabupaten Sigi dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik serta profesionalisme guru.

Sumber: AntaraNews