Pemkab Pati Umumkan Perpanjangan Status Darurat Bencana Pati, Penanganan Banjir dan Longsor Dioptimalkan

Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, secara resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana di wilayahnya. Keputusan ini diambil menyusul masih meluasnya dampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah. Perpanjangan status ini bertujuan untuk memastikan upaya penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengumumkan bahwa perpanjangan status tanggap darurat ini berlaku mulai tanggal 24 Januari hingga 6 Februari 2026. Sebelumnya, status darurat bencana telah ditetapkan sejak 9 Januari dan berakhir pada 23 Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi lapangan yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Keputusan Perpanjangan Status Darurat Bencana Pati ini menegaskan komitmen Pemkab Pati dalam melindungi warganya dan memulihkan kondisi pascabencana. Meskipun jumlah desa terdampak telah menurun, potensi bencana susulan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi antarpihak terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menjelaskan bahwa Perpanjangan Status Darurat Bencana Pati diperlukan karena Kabupaten Pati masih merasakan dampak signifikan dari banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Pada awal penetapan status darurat, lebih dari 100 desa tercatat terdampak bencana. Meskipun kini jumlahnya telah berkurang menjadi sekitar 51 desa, kondisi ini tetap memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

Chandra menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pati, tim gabungan SAR, TNI, Polri, hingga relawan telah menunjukkan dedikasi luar biasa di lapangan. Mereka bahu-membahu membantu masyarakat terdampak dan memastikan bantuan tersalurkan dengan baik.

Selain itu, bantuan dari berbagai pihak juga turut meringankan beban masyarakat. Chandra secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang telah menyalurkan bantuan sebesar Rp100 juta. Kontribusi ini sangat berarti dalam mendukung upaya pemulihan dan penanganan Perpanjangan Status Darurat Bencana Pati.

Kabupaten Pati diidentifikasi sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, terutama banjir yang berulang. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyoroti perlunya solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. "Ke depan, ada wilayah-wilayah yang perlu solusi lebih permanen, termasuk kemungkinan relokasi atau penyediaan lahan baru bagi warga terdampak," ujarnya.

Untuk mewujudkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, Pemkab Pati berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi diharapkan dapat menghasilkan strategi yang efektif untuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Hal ini krusial mengingat karakteristik bencana di Pati yang seringkali bersifat berulang.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat bencana merupakan kewenangan pemerintah daerah, disesuaikan dengan tingkat dampak. "Penetapan status tanggap darurat bencana itu bersifat kedaerahan. Pemerintah provinsi berada pada posisi mendukung dan memfasilitasi sesuai kebutuhan di daerah," ujarnya.

Sumarno juga menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi situasi bencana. Kesehatan fisik dan mental yang prima menjadi modal utama bagi ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik di masa krisis. "Ketika terjadi bencana, kesehatan menjadi modal utama agar ASN tetap bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan baik," pungkasnya, menggarisbawahi peran krusial ASN dalam Perpanjangan Status Darurat Bencana Pati.

Sumber: AntaraNews