Pemkab Bangka Tengah Desak PT Timah Tuntaskan Reklamasi Tambang, Ungkap Pelanggaran Batas Blok

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bangka Tengah) secara tegas meminta PT Timah Tbk untuk segera menuntaskan reklamasi pada area penambangan. Lokasi penambangan ini berada di kawasan perkantoran pemerintah setempat yang belum diselesaikan sesuai rencana awal. Permintaan ini muncul setelah ditemukan adanya pelanggaran batas blok penambangan yang signifikan.

Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, mengungkapkan bahwa hasil pengecekan lapangan menunjukkan kegiatan penambangan telah melampaui batas blok yang ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan reklamasi juga belum dilakukan sebagaimana mestinya, padahal seharusnya sudah selesai pada akhir tahun lalu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi pemerintah daerah terkait dampak lingkungan dan aset publik.

Syarifullah menjelaskan bahwa seharusnya pada Desember 2025, kegiatan penambangan sudah berakhir dan dilanjutkan dengan proses reklamasi. Namun, hingga saat ini reklamasi tersebut belum diselesaikan, menyebabkan dampak negatif yang nyata. Penambangan yang dilakukan mitra PT Timah diketahui melewati rencana blok awal yang hanya mencakup Blok 1, Blok 2, dan Blok 3, menunjukkan adanya penyimpangan dari kesepakatan awal.

Pelanggaran Batas Blok dan Keterlambatan Reklamasi Tambang di Bangka Tengah

Penemuan aktivitas penambangan yang melebihi batas blok awal menjadi sorotan utama Pemkab Bangka Tengah. Syarifullah menegaskan bahwa setelah pemeriksaan di lapangan, jelas terlihat adanya kegiatan yang melampaui area yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap rencana penambangan yang telah disepakati sebelumnya, khususnya terkait dengan reklamasi tambang Bangka Tengah.

Kondisi ini diperparah dengan belum tuntasnya reklamasi tambang di area tersebut. Padahal, batas waktu penyelesaian kegiatan penambangan dan dilanjutkan dengan reklamasi seharusnya sudah berakhir pada Desember 2025. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen PT Timah Tbk dan mitranya terhadap tanggung jawab lingkungan dan pemulihan lahan pasca-tambang.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap rencana blok penambangan yang telah ditetapkan. Pelanggaran batas ini tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial. Pemkab Bangka Tengah menuntut agar PT Timah segera mengambil tindakan korektif untuk memastikan pelaksanaan reklamasi tambang Bangka Tengah sesuai standar.

Dampak Kerusakan Aset Daerah dan Desakan Penerapan Kaidah Penambangan Optimal

Aktivitas penambangan yang melampaui batas blok dan tanpa reklamasi yang memadai telah menimbulkan dampak negatif pada sejumlah aset milik pemerintah daerah. Syarifullah menyebutkan bahwa jalan sempat mengalami kerusakan akibat kegiatan tersebut. Selain itu, jaringan irigasi juga terganggu, yang berpotensi mempengaruhi sektor pertanian lokal dan pasokan air bagi masyarakat.

Kerusakan infrastruktur ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Pemkab Bangka Tengah menyoroti lokasi penambangan yang berdekatan dengan badan jalan, yang menurut mereka memerlukan perhatian khusus dalam penerapan kaidah penambangan yang baik. Penerapan kaidah penambangan yang optimal adalah kunci untuk meminimalkan dampak negatif.

Pemerintah daerah berharap agar kaidah penambangan diterapkan secara optimal oleh PT Timah Tbk dan mitranya. Reklamasi juga harus segera dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan yang tidak bisa ditawar. Ini adalah langkah krusial untuk memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak dan memastikan keberlanjutan ekosistem di wilayah reklamasi tambang Bangka Tengah.

Evaluasi dan Penghitungan Potensi Kerugian Aset Daerah

Sebagai respons atas temuan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi yang ada. Syarifullah menyatakan bahwa pihaknya akan mengkalkulasi potensi kerugian aset daerah yang timbul dari kegiatan penambangan ini. Penghitungan ini akan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya dalam menuntut pertanggungjawaban.

Evaluasi ini penting untuk menentukan besaran kerugian yang dialami daerah akibat pelanggaran dan keterlambatan reklamasi tambang Bangka Tengah. Data ini akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak terkait dan memastikan kompensasi yang adil. Pemkab Bangka Tengah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua kerugian dapat diidentifikasi dan ditangani secara transparan.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Bangka Tengah dalam menjaga aset daerah dan lingkungan. Mereka berharap agar PT Timah Tbk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini secara transparan dan bertanggung jawab. Reklamasi yang tuntas adalah prioritas utama untuk memulihkan kondisi lingkungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat di Bangka Tengah.

Sumber: AntaraNews