Pemerintah Akan Terapkan Aturan Kuota Penangkapan Ikan di Laut Indonesia
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengatur kuota penangkapan ikan di laut Indonesia. Kebijakan itu bakal diberlakukan mulai tahun ini.
"Ke depan, kita akan batasi penangkapan dengan sistem jumlah kuota supaya populasi ikan tetap terjaga dengan baik. Dari data, potensi perikanan kita terus menurun dikarenakan penangkapan yang ada sekarang masih berbasis input control, artinya bebas mengambil ikan berapa pun jumlahnya selama punya izin," kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di sela acara raker teknis Ditjen Perikanan Budidaya di Sleman, Senin (27/2).
Dia mengatakan, aturan kuota penangkapan ikan ini akan diujicobakan di zona tiga atau di area Laut Arafura. Untuk monitoring, semua kapal penangkap ikan nantinya dipasang alat Vessel Monitoring System (VMS) yang terintegrasi dengan satelit.
"Jika terdeteksi kapal mengambil ikan dengan jumlah melebihi kuota, tindakan itu terekam di alat. Nanti KKP akan menindak dengan melayangkan komplain hingga menjatuhkan penalti kepada perusahaan bersangkutan," tegasnya.
Trenggono membeberkan pemasangan alat monitoring ini juga berlaku untuk nelayan tradisional. Namun nantinya Kementerian KKP akan menyiapkan skema bantuan peralatan monitoring bagi nelayan tradisional.
Sementara para nelayan industri diharuskan membeli perangkat tersebut. Selain pemasangan VMS, monitoring juga dilakukan dengan mengerahkan semua kapal pengawas di tiap zona perairan Indonesia.
Penangkapan ikan terukur berbasis zona merupakan salah satu dari lima program prioritas KKP atau dikenal dengan istilah Kebijakan Ekonomi Biru.
Di samping menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, kebijakan itu juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan nelayan.
"Kebijakan harus dipayungi regulasi yang tepat. Karena itu kami berharap semua pihak bisa memberikan masukan," urai Trenggono.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penangkapan Masih Bar-Bar, Ekspor Ikan dari Indonesia Ditolak Eropa
Makanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Upaya KKP Lawan Pencurian Ikan dengan Penangkapan Terukur Dapat Dukungan FAO
Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun
Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaJual Ikan Cupang Sering Diremehkan, Berkat Kerja Keras Pria Ini Jadi Anggota Polri dan Kawal RI 42
Sering mendapat cemoohan, penjual ikan cupang ini akhirnya berhasil menjadi anggota polisi.
Baca Selengkapnya7 Ikan yang Tidak Cocok Dijadikan Bahan MPASI Bayi
Walau ikan dianggap sebagai bahan yang cocok menjadi Makanan Pendamping ASI (MPASI) bayi, namun terdapat sejumlah ikan yang sebaiknya dihindari.
Baca Selengkapnya