Pejabat Eselon I di Bappenas Dapat Bantuan Sembako Covid-19
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan data kependudukan di Indonesia masih kacau. Hal ini terlihat dari data penerima bantuan sembako di tengah pandemi Covid-19.
Suharso mengungkapkan salah satu pejabat eselon I di Bappenas mendapatkan bantuan sembako. Padahal, pejabat eselon I tidak masuk kategori penerima bantuan sembako dari pemerintah.
"Saya sampaikan eselon I kami di Bappenas itu mendapatkan bantuan sembako. Hebat juga karena datanya itu bagus sekali sampai eselon I bisa dapat," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (16/9).
Suharso menyebut, kekacauan data kependudukan juga memungkinkan untuk warga mendapatkan program bantuan pemerintah lebih dari satu. Sebelum pandemi Covid-19, program bantuan pemerintah hanya empat, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
Setelah pandemi Covid-19, program bantuan pemerintah bertambah di antaranya Bantuan Subsidi Upah, Prakerja, Sembako, Bantuan Beras Bulog, Subsidi Kelas 3, Diskon Listrik, Kuota Internet, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Jadi ada yang kemungkinan mendapatkan masing-masing 1 program, ada yang mendapatkan 2 program, dan ada yang karena data itu tidak tersedia dengan baik ada bahkan yang mendapatkan 3 sampai 4 program sekaligus," ujarnya.
Belum lagi data penduduk miskin. Suharso mencatat, data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 10 persen atau 27,55 juta orang pada September 2020. Namun, total penerima PBI JKN saat ini sebanyak 96,8 juta orang.
"Di tengah 96 jutaan itu seperti apa posturnya, profilnya kita tidak punya. Mereka adalah orang-orang daily base income sehingga sangat rentan," sambungnya.
Suharso menegaskan, data kependudukan sangat penting, tidak hanya untuk pelayanan bantuan sosial tapi juga pelayanan kesehatan. Dia mendorong data kependudukan di Indonesia segera diperbaiki.
"Masalah data di Tanah Air tercinta itu sungguh sebuah pekerjaan rumah yang harus senantiasa ditekuni dan diselesaikan. Terutama terkait data kependudukan, karena basis data kependudukan menjadi basis, platform pelayanan publik dan bahkan untuk taxpayer, untuk mendapatkan manfaat baik dari pemerintah maupun tidak," kata dia.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh meluruskan, bahwa pihaknya sebagai pengelola data kependudukan hanya memberikan data berbasis NIK. Kemudian, dikelola oleh Kemensos menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Jadi yang menentukan seseorang dapat bansos atau tidak, tergantung pada data DTKS, bukan data kependudukan," jelas Zudan, dikonfirmasi terpisah.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaMenteri Airlangga Buka-bukaan Soal Tujuan Penyaluran Bansos untuk 22 Juta Masyarakat Penerima
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBappenas Buka Loker Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli, Cek Persyaratannya di Sini
Pendaftaran dibuka sampai besok, Selasa 20 Februari 2024.
Baca Selengkapnya