Banyuwangi Dapat Dukungan Belanda Perkuat Program Inklusi

Upaya Pemkab Banyuwangi memperkuat pembangunan inklusif mendapat dukungan Liliane Foundation (LF), lembaga nirlaba asal Belanda yang berfokus pada pemenuhan hak dan pemberdayaan anak serta pemuda penyandang disabilitas. Dukungan ini menegaskan komitmen untuk memperluas akses layanan bagi kelompok rentan di daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Programme Manager Liliane Foundation Belanda, Classina Nicole, saat bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Selasa (22/9). Pertemuan turut dihadiri tim pelaksana nasional dari NLR Indonesia serta mitra pelaksana program di Banyuwangi, Aura Lentera dan Rumah Literasi.

Menurut penjelasan Classina, Liliane Foundation sejak lama mendukung anak-anak dan pemuda penyandang disabilitas di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui kerja sama dengan mitra lokal. Di Indonesia, program dilaksanakan oleh NLR Indonesia melalui inisiatif Building Effective Networking (BEN) yang saat ini berjalan di delapan kabupaten/kota pada tiga provinsi.

Dalam kunjungan tersebut, Classina mengungkap Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang memperoleh tiga program sekaligus karena dinilai memiliki komitmen tinggi dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

"Karena komitmen tinggi dari pemerintah dan stakeholder di sini, Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang mendapatkan tiga program sekaligus," ujar Classina.

Tiga program yang dimaksud meliputi dukungan Community Based Rehabilitation (CBR) atau rehabilitasi bersumber daya masyarakat, Meaningful Youth Participation yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi anak serta remaja, serta Body Talk yang berfokus pada pencegahan kekerasan seksual berbasis gender. Seluruh program direncanakan berlangsung pada periode 2025–2028.

Classina menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Karena dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah, kita dapat membuat program yang benar-benar berkelanjutan dan saling melengkapi," kata Classina.

Sementara itu, Indah Catur Cahyaningtyas dari Aura Lentera menyampaikan implementasi program BEN di Banyuwangi saat ini telah menjangkau 155 anak penyandang disabilitas di tujuh desa. Setiap anak didampingi Community Based Rehabilitation (CBR) Worker melalui pendampingan individual.

Pendampingan dicatat dalam Individual Rehabilitation Plan (IRP) Logbook yang memuat identitas, hasil identifikasi dan asesmen, hingga intervensi yang dibutuhkan masing-masing anak. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan kebutuhan spesifik setiap anak tertangani secara sistematis.

Indah mencontohkan penanganan salah satu anak di Desa Klatak yang membutuhkan terapi namun memiliki keterbatasan ekonomi.

"Contohnya ada salah satu anak di Klatak yang menyandang cerebral palsy dan membutuhkan terapi. Namun karena berasal dari keluarga kurang mampu, mereka kesulitan membiayai terapi. Maka langkah awal yang dilakukan CBR Worker adalah memastikan anak memiliki administrasi kependudukan yang lengkap, kemudian dibantu mengakses berbagai layanan, seperti administrasi kependudukan, jaminan sosial, termasuk PBI, maupun layanan terapi gratis," terang Indah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dukungan Liliane Foundation bersama NLR Indonesia dan para mitra pelaksana. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak dibutuhkan untuk memperluas jangkauan program dan memastikan hasil pembangunan dirasakan seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.

"Pemkab terus berkomitmen menjadi daerah inklusi melalui berbagai program. Namun, tentunya tangan pemerintah sangat terbatas. Karena itu, adanya dukungan dari Liliane Foundation dan segenap tim sangat kami apresiasi," kata Ipuk.

Sejauh ini, Pemkab Banyuwangi terus mengembangkan kebijakan dan program agar lingkungan semakin inklusif. Salah satunya melalui Rembug Disabilitas yang digelar setiap tahun untuk menyerap aspirasi dan memperkuat sinergi layanan.

Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat sistem layanan pendidikan inklusif, membuka kesempatan karier melalui formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kerja terapan seperti pertukangan, serta memfasilitasi legalitas usaha bagi UMKM penyandang disabilitas, meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan sertifikasi halal.

"Semangatnya adalah setara," pungkas Ipuk.