PDIP Bali Geram Baliho Ganjar-Mahfud Belum Dipasang Lagi: Alasan Estetika Dibuat-buat

Petugas Satpol PP mencopot bendera PDIP dan baliho di dekat lokasi acara Jokowi.

Baliho bergambar Ganjar-Mahfud dicopot jelang kedatangan Presiden Jokowi ke Gianyar.

PDIP Bali Geram Baliho Ganjar-Mahfud Belum Dipasang Lagi: Alasan Estetika Dibuat-buat

Mantan Sekretaris DPD Bali, Nyoman Parta meminta PJ Gubernur, Sang Made Mahendra Jaya untuk memasang kembali seluruh baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP yang dicopot.

Pencopotan dilakukan di sejumlah titik jelang Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali.

"Harusnya Pemprov Bali pasang lagi. Kalau Pj Gubernur yang menugaskan Satpol PP untuk melepas, dia harus pasang lagi. Iya agar dipasang lagi."

Kata Parta usai mengikuti acara Obrolan Santai (Obras) bersama Ganjar Pranowo, di DPD PDI Perjuangan Bali Kamis (2/11).

@merdeka.com

Parta menilai pencopotan bendera PDIP dan baliho dengan alasan estetika sebenarnya alasan dibuat-buat.

"Kalau alasan melepasnya itu, persoalan estetika. Kalau estetika berarti kan mengganggu keindahan. Lalu kenapa dipasang lagi? Berarti kan alasannya dibuat-buat itu," ujarnya.

Menurut Parta, penurunan baliho capres dan cawapres Ganjar dan Mahfud bukan sekadar menghilangkan keberaannya dari pandangan. Lebih dari itu, penurunan baliho bentuk sikap melawan demokrasi.

"Bukan gitu urusannya. Kita menentang tindakan-tindakan yang melawan demokrasi. Karena, negara demokrasi ini kita perjuangkan dengan sangat serius. Kebetulan saya salah satu pelaku 98. Jadi, kita tidak akan pernah membiarkan tindakan-tindakan dari mana pun yang bertentangan dengan demokrasi," ujarnya.

Sepengetahuannya, baliho yang diturunkan belum dipasang kembali. Informasi dia dapat, ada enam baliho di sekitar acara Presiden Jokowi diturunkan.

"Belum dipasang. Artinya tidak semua yang dilepas dipasang (kembali). Di sekitar acara itu ada sekitar enam (baliho ) bendera banyak sekali," ujarnya.

Namun demikian, dia pribadi belum mengetahui apakah tindakan itu bisa dibawa ke ranah hukum. Tetapi yang jelas, PDIP tak terima dengan perlakuan itu.

"Dalam negara demokrasi sosialisasi diberikan jaminan, diberikan ketentuan oleh Undang-undang agar masyarakat tahu siapa yang akan menjadi calon presiden."

"Jadi, jangan karena alasan Presiden datang, tidak boleh ada baliho. Rasionalitasnya saya tidak temukan. Ada Presiden datang, baliho harus dilepas. Jadi saya tidak menemukan rasionalitasnya."

Kata Sekretaris DPD Bali.

@merdeka.com

Sementara, di tempat yang sama Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDIP Bali I Nyoman Adi Wiryatama memahami banyak kader protes dengan sikap Satpol PP. Dia berharap kejadian serupa tak terulang lagi.

"Kalau memang mengganggu akan kita singkirkan. PDI Perjuangan paling bisa diajak ngomong soalnya," ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar bendera PDIP dan baliho capres dan cawapres Ganjar-Mahfud dipasang kembali dan itu sesuai janji.

"Itu kita harap mudah-mudahan segera dipasang biar hati masyarakat tidak luka. Yang mau janji masang siapa? Itu yang harus masang sekarang," ujar ketua dewan pertimbangan DPD. 

Sebelumnya, petugas Satpol PP Bali melakukan pencabutan bendera Partai PDIP dan baliho calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD jelang Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali, pada Selasa (31/10) sekitar pukul 10:20 WITA.

Petugas Satpol PP awalnya mencopot sejumlah bendera Partai PDIP yang memang banyak diletakkan di area pagar tembok Balai Desa Batu Bulan dan juga mencopot sebuah baliho Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang tepat berada di seberang jalan atau di depan Balai Desa Batu Bulan.