Pakar Ingatkan Urgensi Kejelasan Mandat ISF Gaza untuk Personel Indonesia

Indonesia menunjukkan kesiapan untuk berperan aktif dalam upaya stabilisasi di Jalur Gaza dengan rencana pengerahan personel ke International Stabilization Force (ISF). Komitmen ini diperkuat dengan tawaran posisi Wakil Panglima ISF kepada Indonesia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menekankan pentingnya pemerintah memastikan kejelasan Mandat ISF Gaza sebelum mengirimkan personel. Hal ini krusial untuk menentukan ruang lingkup tugas, durasi, dan anggaran yang dibutuhkan.

Peringatan ini muncul setelah Panglima ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengumumkan tawaran posisi tersebut dalam pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC pada Kamis lalu. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan 8.000 personel.

Hikmahanto Juwana menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada mandat spesifik mengenai pengerahan ISF, baik dari Dewan Perdamaian maupun Dewan Keamanan (DK) PBB. Padahal, DK PBB telah mengesahkan pembentukan Dewan Perdamaian melalui Resolusi 2803.

Menurut pakar hukum internasional tersebut, partisipasi personel Indonesia harus didasarkan pada mandat resmi dari PBB, bukan hanya dari Dewan Perdamaian. Kejelasan mandat ini akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi setiap operasi di lapangan.

Mandat yang jelas akan secara rinci menentukan ruang lingkup tugas personel, berapa lama mereka akan bertugas, serta berapa besar anggaran yang diperlukan untuk mendukung misi tersebut. Tanpa kejelasan ini, potensi masalah di kemudian hari dapat muncul.

Oleh karena itu, akademisi UI tersebut menegaskan bahwa semua hal terkait mandat harus dipastikan terlebih dahulu sebelum penentuan Wakil Panglima ISF dapat dilakukan secara resmi.

Personel Indonesia yang akan dikerahkan di Jalur Gaza diprediksi akan terikat dengan aturan main yang berbeda, khususnya pada peran non-combat. Ini berarti mereka tidak akan berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik.

Penekanan utama dari misi ini adalah pada tugas-tugas kemanusiaan, yang membedakannya dari peran pasukan tempur. Pemahaman yang jelas tentang peran ini sangat penting bagi keselamatan dan efektivitas personel.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, turut menyuarakan pertanyaan krusial mengenai penggunaan “helm biru” oleh personel Indonesia. Helm biru secara tradisional menandakan pasukan bergerak atas mandat PBB dan “sebagaimana biasanya pasukan perdamaian PBB”.

Dino Patti Djalal, mantan wakil menteri luar negeri RI, menyatakan bahwa jika personel Indonesia tidak menggunakan helm biru, ini akan menjadi yang pertama kalinya pasukan perdamaian RI tidak menggunakannya. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada publik jika hal ini terjadi.

Dalam pertemuan Dewan Perdamaian, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga gencatan senjata dan perdamaian di Jalur Gaza. Indonesia siap mengirimkan 8.000 personel melalui ISF.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan kesediaan Indonesia untuk menambah jumlah personel yang dikirim jika diperlukan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendukung stabilitas regional.

Tawaran posisi Wakil Panglima ISF kepada Indonesia, yang diumumkan oleh Mayor Jenderal Jasper Jeffers, menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam misi stabilisasi ini. Posisi ini juga menegaskan pengakuan internasional terhadap peran Indonesia.

Namun, seperti yang ditekankan para pakar, posisi strategis ini harus diimbangi dengan kejelasan Mandat ISF Gaza yang tidak ambigu untuk memastikan keberhasilan dan legitimasi misi personel Indonesia di lapangan.

Sumber: AntaraNews