OTT Bupati Purbalingga, anggota DPRD singgung anggaran pembangunan tak transparan

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi. Dia ditangkap terkait proyek pembangunan di Purbalingga. Dugaan beredar, kasusnya mengarah ke megaproyek infrastruktur di antaranya gedung Islamic Centre dan gedung baru DPRD Purbalingga.

Pembangunan megaproyek tersebut, sejak awal pembangunan pada tahap I di pertengahan tahun 2017 sudah mendapat kritikan. Salah satunya menyangkut anggaran yang besar diperlukan pengawalan lelang proyek. Dikhawatirkan terjadi pengkondisian.

Wakil Ketua DPRD Purbalingga Adi Yuwono mengaku sudah menyuarakan pentingnya pengawalan lelang proyek sejak tahap I pembangunan gedung baru DPRD dan Islamic Centre pada tahun 2017. Selama ini, DPRD kesulitan berkomunikasi dengan OPD yakni Unit Pengadaan Lelang (ULP). Kesan yang didapat, lelang proyek tak transparan.

"Setiap ditanya evaluasi jawabannya normatif. Kesannya eksekutif kerja sendiri karena pegang anggaran," kata politisi Gerindra ini saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/6).

Kurangnya keterbukaan itu membuatnya merasa ada kejanggalan-kejanggalan. Sangat mengagetkan kemudian, OTT oleh KPK pada Senin (4/6) selain menjaring Bupati Tasdi juga Kepala Bagian Unit Lelang Pengadaan (ULP) Purbalingga, Hadi Siswanto. Hanya saja menurutnya, kepastian kasus yang membelit Bupati Tasdi perlu menunggu pernyataan langsung dari KPK.

"Dulu saya mengkritisi soal Islamic Centre. Karena saya ingin pembangunan berjalan sesuai aturan dan transparan. Terkait OTT, kita ikuti proses di KPK," ujarnya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan OTT terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi terkait dengan proyek pembangunan yang ada di Purbalingga. Indikasinya penerimaan uang bagian dari komitmen 'fee' yang sudah disepakati. Tapi Febri memang belum menyebut proyek pembangunan yang dimaksud.

Saat ini, di lingkungan Setda Pemkab Purbalingga, ada dua obyek yang telah disegel KPK sejak Senin (4/6) kemarin. Obyek pertama yakni mobil plat merah bernopol R 64 C. Selain itu juga ruang kerja Bupati Purbalingga di kantor dinas Bupati.