Operasi Gabungan Satgas PKH dan TNI Sikat Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak Pulau Buru

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Komando Daerah Militer XV/Pattimura melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar hukum, dalam operasi terpadu yang digelar di sejumlah kawasan hutan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui operasi penertiban terpadu di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 27 April hingga 14 Mei 2026.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan serta kelestarian lingkungan di wilayah Provinsi Maluku," Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Doddy Tri Winarto dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Sebelum pelaksanaan penertiban, pada 13 April 2026 Kasum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon bersama Satgas PKH disebutnya melaksanakan peninjauan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Gunung Botak dari udara.

Peninjauan ini disebutnya dilakukan sebagai bagian dari langkah awal penanganan terpadu. Pelaksanaan operasi dilakukan oleh Tim Terpadu Provinsi Maluku yang diperkuat unsur Satpur, Banpur, dan Satuan Teritorial jajaran Kodam XV/Pattimura dari Pulau Buru dan Pulau Ambon.

"Tim melaksanakan pengosongan lahan tambang ilegal Gunung Botak serta penyisiran area base camp dan lokasi pemurnian emas," sebutnya.

"Hasilnya, diamankan 16 warga negara asing asal China yang diduga terlibat, serta ditemukan lokasi penjualan miras dan praktik prostitusi. Seluruh WNA tersebut telah diserahkan ke pihak imigrasi," sambungnya.

Doddy menegaskan, penertiban yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengosongan lahan, tetapi juga mencakup penanganan menyeluruh terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan.

"Kami tidak hanya melakukan pengosongan lahan, tetapi melakukan pembersihan total terhadap segala bentuk penyakit masyarakat yang menyertainya. Temuan 16 warga negara asing asal China di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara." tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen bersama pemerintah daerah, Doddy menekankan pentingnya penataan kawasan tambang secara legal dan berkelanjutan.

"Bersama jajaran Pemprov Maluku, kami berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak. Penertiban ini adalah langkah nyata kita dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak," ujarnya.

"TNI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara legal," tambahnya.

TNI dipastikan akan terus berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa, serta mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.

"Melalui sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, TNI berperan aktif dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk aktivitas ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional dan keberlanjutan lingkungan," katanya.