Nadiem Makarim Jadi Mendikbud, Muhammadiyah Nilai Pendidikan Tak Hanya Soal Teknologi

Sabtu, 26 Oktober 2019 13:56 Reporter : Ronald
Nadiem Makarim Jadi Mendikbud, Muhammadiyah Nilai Pendidikan Tak Hanya Soal Teknologi Muhammadiyah Gelar Diskusi Polemik. ©2019 Merdeka.com/Ronald

Merdeka.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Nadiem Makarim menjadi Mendikbud menggantikan Muhadjir Effendy membuat terkejut Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Posisi Mendikbud yang selama ini diisi kader Muhammadiyah membuat penunjukan Nadiem yang berlatar belakang pebisnis dipertanyakan.

"Sangat-sangat kaget. Tapi yang jelas Muhammadiyah ini tidak pernah minta dan tidak pernah juga meminta target, tidak pernah memberikan patokan harus begini-begini, itu dibalikkan kepada Presiden," kata Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Fahmi menyebut pendidikan di Indonesia bukan hanya mengenai persoalan teknologi atau prediksi masa depan. Menurut dia, dalam dunia pendidikan yang terpenting bagaimana membangun moralitas generasi penerus bangsa.

"Muhammadiyah pusat pendidikan. Kita merasa bahwa ini sangat bersinggungan dengan hajat yang sangat besar dan kepentingan yang besar untuk mengelola pendidikan Indonesia karena masalah bicara tentang moralitas karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Nah jadi bukan hanya persoalan teknologi," kata dia.

Dia berharap jangan sampai dipilihnya Mendikbud berlatar belakang pebisnis memunculkan persepsi penyusunan kabinet dilakukan serampangan.

"Nah yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini ormas Islam," tutur Fahmi.

Meski pos Menko PMK diduduki kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, namun hal itu tidak signifikan. Sebab, menurut dia, jabatan Menko tidak memiliki wewenang dan anggaran.

"Menko (PMK) itu kan tidak memiliki kewenangan dan otoritas dan anggaran, tidak sebagaimana dengan kementerian teknis," kata dia.

Reporter: Delvira Hutabarat [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini