Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai aksi tuntut Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak terkait dengan politik. Apalagi, aksi tersebut dilakukan saat masa kampanye Ahok di Pilkada DKI 2017.

"Sulit dihindari memang karena kejadiannya di masa-masa pilkada. Melihat apa ada kaitannya atau tidak sebenarnya mudah sekali. Sama sekali tidak karena dalam tuntutan-tuntutan kita tidak ada sama sekali harus dibatalkan statusnya sebagai cagub atau harus segera diproses sebelum pencoblosan," kata Wakil Sekjen MUI, Muhammad Zaitun Rasmin di Warung Daun, Cikini, Sabtu (19/11).

Menurut Zaitun, sebetulnya kasus ini bisa dicegah jika Ahok dapat mengontrol cara bicaranya. Dia pun menegaskan momen Pilkada DKI 2017 tidak mempengaruhi kasus Ahok.

"Andai terjadi di luar Pilkada tetap akan kencang. Bahkan, jika dia muslim tetap akan diproses. Ini bukan karena dia nonmuslim atau etnis," pungkasnya.

Senada dengan Zaitun, Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, Ubedilah Badrun mengatakan Ahok harus memperbaiki cara komunikasinya. Sehingga, tak lagi menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Harus diperbaiki agar tidak terjadi lagi potensi kasus seperti ini. Sekarang saja baru sehari jadi tersangka kan sudah ada yang melaporkan lagi," kata Ubedillah.

Menurut Ubed, seharusnya Ahok mencontoh gaya Jokowi yang menjadi pasangannya di Pilkada 2012 lalu. Terbukti, Jokowi bisa memenangkan hati warga DKI Jakarta dan berhasil memenangkan kontes Pilkada.

Ubed mengungkapkan seorang pemimpin harus bisa menjaga perkataannya karena apa yang diucapkan oleh pemimpin akan menjadi konsumsi masyarakat.

"Ahok harus sadar apa yang dikatakannya sebagai seorang pemimpin itu adalah bagian konsumsi publik, pasti akan menimbulkan dampak," pungkasnya.