Menlu RI Desak BRICS Dorong Reformasi Keuangan Global: Demi Selamatkan Target SDGs 2030 yang Kian Menipis!

Menteri Luar Negeri RI mendesak BRICS memperjuangkan reformasi keuangan global yang adil untuk menyelamatkan pencapaian SDGs 2030, mengingat kesenjangan pembiayaan negara berkembang mencapai triliunan dolar.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, secara tegas menyerukan kepada negara-negara anggota BRICS. Seruan ini disampaikan untuk mendorong reformasi tata kelola keuangan global yang lebih adil.

Desakan tersebut bertujuan utama guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pernyataan ini disampaikan Sugiono pada Jumat, 27 September, di New York.

Momen penting ini terjadi di sela-sela Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-80. BRICS diharapkan berperan sebagai platform politik yang kuat dalam isu krusial ini.

BRICS dan Urgensi Reformasi Keuangan Global

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menyoroti bahwa waktu yang tersisa untuk mencapai Agenda SDG 2030 semakin menipis. Hanya sekitar 15 persen target yang berada di jalur yang benar, sementara sebagian besar lainnya meleset atau bahkan mundur. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan pembangunan berkelanjutan global.

Negara-negara berkembang saat ini menghadapi kesenjangan pembiayaan yang sangat besar. Angka yang disebutkan mencapai 4 triliun dolar AS, atau sekitar Rp66.712 triliun. Kesenjangan ini menjadi hambatan signifikan dalam upaya mencapai target-target SDGs.

Oleh karena itu, Sugiono menekankan peran krusial BRICS dalam memperjuangkan reformasi keuangan global. Ini termasuk menantang ketimpangan sistemik yang ada dalam sistem keuangan global. Selain itu, BRICS juga diharapkan memperkuat suara negara-negara Selatan Global.

Dorongan untuk reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional juga menjadi fokus utama. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil dan inklusif bagi semua negara.

Memperkuat Multilateralisme dan Peran PBB

Selain isu keuangan, Sugiono juga menyoroti pentingnya reformasi PBB dalam peringatan 80 tahun berdirinya organisasi tersebut. Reformasi ini diperlukan agar PBB tetap lincah, responsif, dan relevan menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Tanpa reformasi, efektivitas PBB dalam menjalankan mandatnya akan terancam.

Inisiatif UN80 dipandang sebagai peluang emas untuk merumuskan visi kolektif. Visi ini diharapkan dapat membentuk masa depan multilateralisme yang lebih kuat dan adaptif. BRICS memiliki peran strategis untuk mendorong reformasi praktis guna memperkuat PBB.

"BRICS memiliki bobot dan legitimasi untuk mendorong reformasi praktis demi menjadikan multilateralisme lebih inklusif, adil, dan efektif, agar PBB dapat menjalankan mandat utamanya," kata Sugiono. Pernyataan ini menegaskan posisi BRICS sebagai aktor penting dalam arsitektur global.

Dukungan BRICS untuk Isu Palestina

Dalam konteks isu kemanusiaan, Menlu Sugiono mengungkapkan keprihatinan mendalam Indonesia. Keprihatinan ini terkait berlanjutnya pendudukan ilegal terhadap Palestina. Indonesia menyambut baik konsistensi dukungan BRICS terhadap isu Palestina.

Sugiono menegaskan bahwa jalan menuju perdamaian abadi di kawasan tersebut adalah melalui terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Negara tersebut harus memiliki Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Hal ini sesuai dengan resolusi-resolusi yang telah ditetapkan oleh PBB.

Sumber: AntaraNews