Menko PMK Tegaskan Pentingnya Hunian Sementara untuk Pemulihan Penyintas Bencana

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan pentingnya hunian sementara (huntara) bagi para penyintas bencana. Pernyataan ini disampaikan untuk memastikan mereka tidak terlalu lama tinggal di lokasi pengungsian setelah musibah melanda daerahnya. Fokus pemerintah adalah mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak.

Penekanan ini disampaikan Pratikno di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Sabtu (24/1). Momen tersebut bertepatan dengan peresmian 117 unit hunian sementara di SDN 05 Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan. Acara penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah.

Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis. Kehadiran para pimpinan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan pascabencana. Pembangunan huntara menjadi langkah awal menuju kehidupan normal bagi para penyintas.

Pembangunan hunian sementara kini sedang digencarkan di berbagai wilayah terdampak bencana di beberapa kabupaten. Inisiatif ini bertujuan memindahkan masyarakat dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal yang lebih layak. Dengan demikian, kualitas hidup penyintas dapat segera ditingkatkan menuju kondisi yang lebih baik.

Beberapa unit hunian sementara telah rampung dan mulai ditempati oleh para penyintas bencana. Proses ini memungkinkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan keluarga secara lebih normal. Huntara berfungsi sebagai jembatan sebelum proses pembangunan hunian tetap dapat diselesaikan.

Menko PMK Pratikno menyatakan, "Hunian sementara ini bagian sangat penting supaya penyintas tidak begitu lama tinggal di pengungsian." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penyediaan tempat tinggal sementara. Sebagian penyintas bahkan telah kembali ke rumah masing-masing setelah proses pemulihan awal.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Pembentukan satgas ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap dampak bencana. Tujuannya adalah memastikan pemulihan dapat berjalan secara terkoordinasi dan efisien.

Tim Pengarah Satgas dipimpin langsung oleh Menko PMK, bersama dengan Menko lainnya, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Keuangan. Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas diamanahkan kepada Mendagri. Bidang-bidang dalam satgas ini diketuai oleh menteri dan kepala lembaga terkait.

Mandat utama Satgas adalah melakukan percepatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan prinsip "membangun lebih baik". Ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pemulihan ekonomi masyarakat. Koordinasi lintas sektoral menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Fokus Satgas tidak hanya pada penyediaan hunian, tetapi juga pada perbaikan infrastruktur vital. Banyak jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana harus segera diperbaiki. Pemulihan jaringan listrik dan pasokan bahan bakar minyak juga menjadi prioritas utama.

Selain itu, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak juga menjadi perhatian serius. Banyak lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah akibat bencana. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta pasar-pasar tradisional juga memerlukan dukungan untuk bangkit kembali.

"Kita menginginkan masyarakat menempati rumahnya masing-masing, tetapi menginginkan ekonomi mereka juga lebih baik," ujar Pratikno. Proses percepatan pembangunan hunian tetap terus berjalan secara bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang lebih stabil dan sejahtera bagi penyintas.

Sumber: AntaraNews