Menhan minta hati-hati soal dokumen G30S, di Amerika presiden saja dibunuh

Merdeka.com - Baru-baru ini Amerika Serikat merilis dokumen tentang pembunuhan massal 1965-1966. Dokumen itu dibuka oleh lembaga National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Laporan sebanyak 39 dokumen dengan tebal 30.000 halaman tersebut merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia dari tahun 1964 sampai 1968. Isinya antara lain menguak sejarah sensitif peristiwa 1965 berupa ketegangan militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Termasuk efek selanjutnya seputar pembantaian massal.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, dirinya akan minta penjelasan pada pihak Amerika terkait dokumen tersebut. Ia juga meminta masyarakat Indonesia tak menilai dokumen tersebut sebagai sebuah kebenaran sebelum diteliti keabsahan fakta dan datanya.

"Pasti saya tanyakan lah kalau ke Amerika atau nanti saya panggil Dubes nya sambil ngobrol-ngobrol bagaimana sebenarnya. Enggak kita diamkan begitu saja. Di Amerika, jangankan orang, presidennya saja di bunuh. Itulah jadi yang penting kita hati-hati begitu saja lah," kata Ryamizard usai diskusi Forum Merdeka Barat 9, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku bahwa pemerintah saat ini masih kekurangan saksi dan alat bukti untuk menuntaskan dugaan adanya pembantaian massal pada 1965.

"Apalagi tadi adanya dokumen dari AS, tidak serta merta dokumen itu kita jadikan kajian dalam proses penyelidikan. Ada upaya apakah informasi dari luar negeri layak untuk jadi pembuktian itu," kata Wiranto usai diskusi Forum Merdeka Barat 9, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (19/10). (mdk/eko)