Merdeka.com - Wakil Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Asrar Abdul Samad, melampiaskan kemarahannya di tengah jalannya upacara pelantikan pejabat Eselon III. Saat itu pelantikan dipimpin bupati Aptripel Tumimomor di Kolonodale, Jumat (9/2) sekitar pukul 14.00 Wita.

Dilansir Antara, saat protokoler membacakan Surat Keputusan (SK) Bupati, Wabub Asrar Abdul Samad yang duduk berdampingan dengan Bupati Aptripel Tumimomor tiba-tiba berdiri dan turun dari panggung.

Dia kemudian bergegas menuju protokoler yang sedang membacakan SK tersebut. Lantas dia merampas naskah SK dan merobek-robeknya di depan hadirin. Dia berteriak-teriak 'hentikan pelantikan ini,' jangan dilantik, jangan dilantik."

Menurut penuturan Rudi, wartawan yang meliput pelantikan tersebut, para petugas keamanan dari kepolisian, TNI dan Satpol Pamong Praja langsung berupaya meredam kemarahan Asrar dan menggiringnya ke ruang kerjanya.

Di dalam ruang kerjanya di lantai dua kantor bupati, kata Rudi, Asrar melemparkan foto bupati lewat jendela dan jatuh di jalan aspal depan kantor bupati dan pecah.

Belum puas melampiaskan emosinya, Asrar kembali lagi ke depan ruang pelantikan pejabat dan berteriak-teriak 'segera hentikan pelantikan'.

Asrar kembali diamankan petugas lalu dibawa ke rumah dinas. Saat melintas di teras utama depan kantor bupati, Asrar menendang mobil dinas bupati jenis Toyota Fortuner sehingga pintu tengahnya penyok.

Menurut Rudi, hingga pukul 17.00 Wita, Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor dan para pejabat yang dilantik masih berada di ruang pelantikan. Meskipun wabub mengamuk, namun pelantikan tersebut tetap dilanjutkan hingga selesai. Bupati Aptripel Tumimomor saat itu melantik 49 orang pejabat eselon III dan 84 orang pejabat eselon IV.

Wabub Asrar Abdul Samad membenarkan semua tindakan yang dilakukannya saat pelantikan tersebut dan menyatakan siap mempertanggungjawabkannya sampai kemanapun, khususnya kepada Gubernur Sulteng dan Menteri Dalam Negeri.

Menurutnya, bahwa pelantikan tersebut cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang benar. Salah satunya pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan dirinya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam masalah ini.

Saat dikonfirmasi merdeka.com, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono membenarkan wakil bupati Morowali Utara mengamuk.

"Iya sudah (dapat laporan)," singkat Sumarsono.

Dia memperkirakan, akar persoalannya karena anak buah Wabup Morowali Utara yang tidak ikut dilantik menjadi pejabat.

"Mungkin terkait dg jabatan ASN. Biasanya, ada 'orangku' dan 'orangmu' yang tak terakimodir," ungkap Sumarsono.