Mendagri Tito Minta Masyarakat di Daerah Setop Konsumsi Beras, Beralih ke Pangan Lokal

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur mendorong **diversifikasi pangan lokal Kaltim** untuk mengatasi ancaman gagal panen akibat perubahan iklim, sekaligus mengurangi ketergantungan pada beras.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah waspada terhadap potensi kenaikan harga telur dan ayam naik, dipicu tingginya permintaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga stabilitas pangan.

Tito mengatakan, tren harga pangan pokok terutama beras, menunjukkan perbaikan berkat intervensi pemerintah pusat.

Mendagri menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai karena memberikan andil besar terhadap inflasi, seperti bawang merah dan beras.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Pengendalian Inflasi Daerah, khususnya harga pangan, demi menjaga stabilitas ekonomi. Apa strategi pemerintah mencapai 'sweet spot' inflasi?

Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif dalam memantau harga pangan.

Mendagri menyebut ada beberapa komponen yang memberi andil terhadap angka inflasi di bulan Juli, yakni sektor makanan, minuman, dan BBM.

Mendagri mengungkapkan, beras menjadi komoditas ketiga pendorong inflasi setelah bawang merah dan cabai rawit.

Terlebih BMKG menyebut puncak musim kemarau akan terjadi di Agustus-September 2024.

Indonesia sebenarnya memiliki sangat banyak sumber karbohidrat yang tidak kalah dari nasi. Ketahui sejumlah alternatif pangan yang bisa menjadi pengganti nasi.

Tulus menduga ajakan untuk meninggalkan konsumsi beras juga karena menipisnya stok beras dalam negeri.

Tito akan mengecek secara langsung ke lapangan mengenai kebenaran informasi tersebut bersama kementerian/lembaga terkait.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.

Operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut mencakup 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten dan 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di 8 kabupaten.

Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait mengunjungi Balikpapan untuk meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pertama, Mendagri menekankan agar Perpukadesi tidak terlibat dalam politik praktis.

Mendagri menekankan bahwa terkendalinya inflasi menjadi aspek penting karena berdampak luas terhadap masyarakat.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi MBR.