MBG 3B Tembus 3 Juta Penerima Manfaat, Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Tim Pendamping Keluarga

Menteri Wihaji menyampaikan bahwa total penerima manfaat program MBG 3B telah mencapai 3.024.911 orang.

Oleh Redaksi Merdeka - Reporter

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (MBG 3B) dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Si., di Istana Negara, Jakarta, Selasa sore (25/11).

Dalam keterangan pers usai pertemuan, Menteri Wihaji menyampaikan bahwa total penerima manfaat program MBG 3B telah mencapai 3.024.911 orang. Program ini menyasar kelompok rentan berupa ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD di seluruh wilayah Indonesia.

"Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit dari MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD," kata Wihaji.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan distribusi MBG didukung oleh 597.898 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari kader PKK, bidan atau tenaga kesehatan, serta kader KB. Dari jumlah tersebut, 42.163 TPK tercatat aktif mendistribusikan paket MBG 3B langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Menteri Wihaji menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi besar terhadap kontribusi para TPK yang bekerja di lapangan.

Menurutnya, Kepala Negara menilai peran TPK sangat penting dalam memastikan program gizi nasional tersalurkan tepat sasaran.

"Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan sekaligus bekerja dalam mendistribusikan MBG. Motor ini khusus untuk para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)," ujar Wihaji.

Ia menambahkan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat operasional program pemberdayaan keluarga dan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi kelompok rentan.

Program MBG 3B merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam memperbaiki status gizi ibu dan anak sebagai upaya memperkuat pembangunan keluarga dan ketahanan nasional.