Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tengah menyiapkan instruksi presiden atau Inpres terkait membuat Bakamla menjadi koordinator penjaga laut.

"Dan tadi disiapkan langkah-langkahnya dan sudah mengerucut ke kesepakatan-kesepakatan untuk nanti disampaikan kepada presiden. Intinya bahwa Bakamla itu akan memegang koordinasi di dalam penanganan keamanan laut," jelas Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu (26/2).

Menurut dia, nanti berbagai instansi yang menjadi mitra Bakamla akan mengadakan koordinasi ihwal rencana tersebut.

"Sekarang kan ada tujuh stakeholder, ada Bakamla, ada TNI Angkatan Laut juga punya, Pol air punya, Bea Cukai punya, (Kementerian) Kelautan dan Perikanan punya, (Kementerian) Perhubungan punya, (Kementerian) Keuangan punya. Punya kapal sendiri-sendiri dengan tugas masing-masing. Nah itu mau dikoordinasikan agar proses-proses penanganan masalah di laut itu bisa disampaikan dengan praktis tanpa melanggar hukum, begitu saja," terangnya.

Rencana ini, lanjut Mahfud akan didahului dengan pertemuan antara Menko yang bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga tersebut.

"Karena semua Menko itulah yang mendapat perintah dari presiden untuk melakukan koordinasi itu," tandasnya.

Reporter: Yopi MSumber: Liputan6.com