Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud Md angkat suara terkait kisruh dualisme sekretaris daerah di Papua. Menurut dia, semua sudah diselesaikan dan semua mencapai kata sepakat.

"Terasa selama lima hari ini terakhir ada konflik, ada dualisme pada hari ini hari jumat, 5 maret 2021, Alhamdulillah sudah dicapai kesepakatan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis diterima, Jumat (5/3).

Mahfud mengamini, bahwa selama sepekan terakhir terjadi dualime antara Sekda Plt yang dilantik gubernur dan Sekda definitif yang diangkat sesuai Kepres dan dilantik menteri dalam negeri. Karenanya, Mahfud selaku Menko yang membidangi politik hukum dan keamanan membereskan dualisme terkait.

"Jadi kami dari Pempus (pemerintah pusat) mengutus Dirjen Otda Bapak Akmal ke Papua," jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan, cara penyelesaian ditempuh adalah dengan mempertemukan ketiga pihak. Pertama, gubernur yang melantik Plt. Kedua, Plt yang dilantik yang bernama Doren, Plt sekda. Ketiga adalah Dance, sekda yang diangkat berdasarkan keputusan presiden dan dilantik oleh menteri dalam negeri.

"Ketiga orang ini sudah bersepakat, ketika dipertemukan Pak Akmal Malik, bersepakat Dance akan menjadi sekda efektif mulai hari 8 Maret 2021 sesuai Kepres dan pelantikan yang telah dilakukan Pak Tito," ungkap Mahfud.

Kepada Sekda Plt, Menko Mahfud memastikan Doren tidak akan lagi aktif menjabat. Tetapi Doren diberi kesempatan melakukan dan menyelesaikan tugas yang selama ini tertangguhkan.

"Dalam tanggung jawabnya dia diberi waktu sampai dengan 13 Maret untuk menyelesaikan, sehingga 15 Maret bisa terjadi serah terima jabatan, dengan demikian stabilitas politik dan pemerintahan di Papua Insya Allah bisa normal," Mahfud menandasi.

Reporter: Radityo