Kredit Haguet Pemprov Kalteng Sasar 3.000 UMKM Prioritas dengan Bunga 0 Persen

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah strategis dengan menyiapkan skema Kredit Haguet. Program ini dirancang khusus untuk menyasar sekitar 3.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sektor prioritas di wilayah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan yang terjangkau, produktif, dan berkelanjutan bagi UMKM di Kalteng.

Kredit Haguet, singkatan dari Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh, merupakan solusi komprehensif yang mengedepankan kolaborasi. Skema pembiayaan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kalteng dan perbankan, khususnya Bank Kalteng, dengan dukungan penuh dari lembaga penjamin. Model ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan permodalan yang selama ini dihadapi UMKM.

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Darliansjah, menjelaskan bahwa program ini mengusung konsep subsidi bunga dan berbagi risiko. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memperoleh kredit dengan bunga nol persen, meringankan beban finansial mereka. Plafon kredit maksimal yang ditawarkan mencapai Rp50 juta per debitur, menyasar sektor-sektor vital seperti pangan lokal, perikanan, olahan, ekonomi kreatif, serta hilirisasi produk desa.

Skema Kredit Haguet dirancang untuk secara signifikan meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan formal. Salah satu fitur utamanya adalah suku bunga nol persen bagi debitur. Ini dimungkinkan karena suku bunga kredit sebesar enam persen per tahun ditanggung bersama, di mana tiga persen disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD dan tiga persen lainnya oleh pihak bank.

Dengan mekanisme subsidi bunga ini, pelaku usaha hanya berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman tanpa dibebani bunga. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial UMKM dan mendorong mereka untuk lebih berani mengembangkan usahanya. Target 3.000 UMKM prioritas akan mendapatkan manfaat langsung dari keringanan biaya dana ini.

Selain subsidi bunga, program ini juga diperkuat dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng. Cakupan penjaminan mencapai hingga 70 persen dari total kredit, memberikan rasa aman bagi pihak perbankan dan memudahkan UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan agunan. Ini menjadi solusi penting bagi UMKM yang sebelumnya dianggap belum bankable.

Program Kredit Haguet tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada pendampingan usaha secara terstruktur. Pendampingan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pra-penyaluran hingga pasca-penyaluran kredit, memastikan UMKM memiliki bekal yang cukup untuk mengelola usahanya dengan baik. Ini adalah bagian integral dari upaya menjadikan UMKM lebih tangguh dan berkelanjutan.

Inovasi kebijakan menjadi salah satu pilar utama program ini, yang diwujudkan melalui kurasi usaha dan monitoring berbasis data. Integrasi lintas perangkat daerah juga menjadi kunci untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Untuk mendukung transparansi dan efisiensi, direncanakan adanya digitalisasi melalui dashboard monitoring. Sistem ini akan memungkinkan pemantauan real-time terhadap penyaluran kredit, kinerja UMKM, dan potensi risiko kredit macet. Dengan data yang akurat, intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran, meminimalkan potensi kerugian.

Dari sisi ekonomi, implementasi program Kredit Haguet diproyeksikan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi Kalimantan Tengah. Program ini diperkirakan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar. Selain itu, Kredit Haguet juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kredit Haguet hadir sebagai jawaban atas sejumlah permasalahan fundamental yang dihadapi UMKM di Kalteng. Masalah-masalah tersebut meliputi rendahnya akses terhadap kredit formal, tingginya biaya dana, serta banyaknya pelaku usaha yang belum bankable akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha.

Darliansjah menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga. Ia menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi yang mencakup pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan UMKM yang tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews