Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memastikan sudah menerima hasil tes kesehatan pasangan calon (Paslon) Gubernur. KPU memutuskan untuk membuka hasil tes kesehatan Rabu (17/1) besok.

"Kita masih belum membuka hasil tes kesehatan pasangan calon. Kita buka besok (17/1) saja pukul 15.00 WIB secara bersama-sama," kata Komisioner Divisi Teknis KPU Provinsi Jatim, M. Arbayanto di kantornya.

Arbayanto mengatakan, pihaknya menginginkan ada transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini. Untuk itu, KPU memutuskan untuk membuka hasil tes kesehatan paslon bersamaan dengan tim pemenangan paslon. Dengan begitu semua bisa dilihat bersama, jika ada kekurangan nanti bisa dilengkapi bersama oleh paslon.

"Sebenarnya bisa saja dibuka kapan saja, tetapi lebih afdhol dibuka saat rapat pleno," ujar dia.

Jika nanti ada persoalan, lanjut Arbayanto, misalnya ada paslon yang positif narkoba, semua bisa diketahui bersama-sama dalam pleno. Tim pemenangan masing-masing calon bisa mengganti calon yang terkena narkoba. Artinya, semua proses diketahui secara bersama-sama meskipun KPU memiliki hak untuk mengetahui lebih awal.

Arbayanto menceritakan, untuk mempercepat proses pilkada Jatim, pihaknya mempercepat untuk menerima hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan, yakni pukul 11.00 WIB. Pemberian hasil kesehatan ini dilakukan langsung oleh ketua tim dokter.

"Besok paslon atau tim paslon bisa hadir untuk melihat hasilnya," jelasnya.

Dalam pertemuan nanti, pembahasan bukan hanya persoalan hasil pemeriksaan kesehatan. Tetapi persyaratan-persyaratan lain paslon juga dibahas, karena tim paslon harus bersiap untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dibutuhkan.

Dari hasil penelitian sementara KPU melihat ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi pasangan calon, mulai Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Tim pemenangan harus segera melengkapi dokumen jika ingin pasangan calon tersebut bisa lolos dan bertarung dalam pemilihan gubernur (Pilgub) ini.

"Semua paslon butuh perbaikan, dokumen yang diserahkan kurang semua," katanya.