Komisi V DPR RI, BBWS, dan Pemkot Kolaborasi Penataan Kota Makassar untuk Wajah Baru

Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan Pemerintah Kota Makassar bersepakat untuk berkolaborasi menata wajah kota Makassar. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan kota yang bersih, tertib, dan berestetika, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat. Kesepakatan ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan pada infrastruktur dan lingkungan perkotaan Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik dukungan serta komitmen kolaborasi yang diberikan oleh Komisi V DPR RI dan jajaran BBWS. Dukungan ini sangat penting untuk program penataan permukiman, kawasan pinggiran jalan, serta aliran sungai di Kota Makassar. Banyak kewenangan yang memang harus dibicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan, ujarnya.

Pembicaraan awal kolaborasi ini telah dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi yang melibatkan anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan Hamka B Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta pihak Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya KemenPUPR. Sinergi ini akan memperkuat upaya penataan kota yang berkelanjutan.

Dukungan dari berbagai pihak ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan. Penataan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra kota yang ramah dan berkelanjutan. Arahan Presiden menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan program ini di Makassar.

Menurut Wali Kota Munafri Arifuddin, dukungan tersebut menjadi bagian krusial dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar. Hal ini terutama penting dalam menangani persoalan-persoalan perkotaan yang bersinggungan lintas kewenangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi program.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Kota Makassar akan memfokuskan pembahasan pada isu-isu strategis. Tujuannya adalah agar instansi yang memiliki kewenangan teknis dapat bekerja sama secara maksimal dan efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek penataan kota ditangani dengan koordinasi yang baik.

Salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan dan kebersihan kanal serta penataan aliran pinggiran sungai. Kedua aspek ini merupakan elemen vital bagi keindahan dan kesehatan lingkungan perkotaan Makassar. Penanganan yang komprehensif sangat diperlukan untuk area-area ini.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan bahwa penataan kawasan kanal dan ruang publik adalah bagian dari upaya bersama untuk menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut secara spesifik menyoroti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pinggiran kanal dan sungai. Kota ini perlu kita tata dengan baik, kata Hamka B. Kady.

Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi musim hujan. Penataan yang baik diyakini dapat meminimalkan potensi banjir dan permasalahan lingkungan lainnya yang sering terjadi. Koordinasi yang solid akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Antisipasi yang matang dan koordinasi yang solid antara Komisi V DPR RI, BBWS Pompengan Jeneberang, dan Pemerintah Kota Makassar diyakini mampu meminimalkan potensi banjir. Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan lingkungan lainnya yang kerap muncul saat musim hujan tiba. Langkah proaktif ini sangat vital untuk kesejahteraan warga.

Program penataan yang digagas mencakup penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai. Aspek-aspek ini merupakan bagian integral dari upaya menciptakan kota yang lebih layak huni dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Setiap detail penataan direncanakan dengan cermat untuk hasil optimal.

Kolaborasi lintas kewenangan ini menunjukkan komitmen serius dari semua pihak untuk mewujudkan Makassar yang lebih baik. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan sinergi antar lembaga, diharapkan penataan kota Makassar dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakatnya.

Sumber: AntaraNews