Komisi IV: Praktik Pengoplosan Beras Cederai Semangat Swasembada Pangan Presiden Prabowo

Praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, mengecam keras, dugaan praktik pengoplosan beras yang viral di media sosial melalui unggahan akun @MasBRO_back di platform X. 

Video yang beredar menunjukkan aktivitas yang diduga sebagai pengoplosan beras, yang berpotensi merugikan konsumen dan mencoreng upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

“Praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo," kata Johan, dalam keterangan resmi, Rabu (5/3). 

"Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional,” sambungnya. 

Oplos Beras Termasuk Korupsi?

Johan menegaskan, praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan. Hal tersebut menjadi sesuatu yang bertentangan dengan visi Prabowo dalam menegakkan transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor pangan.

“Presiden Prabowo sudah jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional dan memberantas segala bentuk mafia pangan yang merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sama saja memberi ruang bagi oknum yang ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang curang dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Komisi IV DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak yang terlibat dalam praktik ini. Johan juga meminta Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi beras di lapangan.

“Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini. Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban dari permainan harga dan kualitas pangan yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Selain itu, Johan juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi pangan.

“Swasembada pangan hanya bisa terwujud jika semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—sama-sama menjaga integritas dalam tata kelola pangan. Jangan biarkan ulah segelintir oknum merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang sedang kita bangun bersama,” imbuhnya.