Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kivlan sebut diskusi di YLBHI ujungnya tuntut pemerintah minta maaf

Kivlan sebut diskusi di YLBHI ujungnya tuntut pemerintah minta maaf Kivlan Zein. ©2016 merdeka.com/budy susanto

Merdeka.com - Diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Sabtu (16/9), dilarang polisi karena tak berizin. Diskusi bertema 'Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965' itu oleh sebagian kalangan dituding sebagai upaya membangkitkan PKI di Indonesia.

Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen mengatakan diskusi itu ujung-ujungnya akan bermuara pada penuntutan pencabutan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 sehingga PKI bisa kembali hidup. Dia mengklaim memiliki data dan bukti. Sebab ada juga orangnya di dalam LBH Jakarta saat acara berlangsung.

"Melihat jadwal dan data-data yang saya terima melalui online. Dan sudah kelihatan ada rapatnya di sana. Dan ada orang saya di dalam yang ikut," tuturnya di Bareskrim Polri Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Orangnya ini, kata Kivlan, melaporkan bahwa diskusi tetap jalan walaupun acara telah ditutup. "Semuanya saya tahu tetap jalan," ujarnya.

Ia pun mendapat laporan saat itu ada peserta diskusi yang keluar dari kantor LBH Jakarta menggunakan kaos berlambang palu arit. "Saya dengar ada yang keluar pakai lambang palu arit, keluar dari kantor itu, LBH," jelasnya.

Ia pun menuding saat acara berlangsung ada yang menyanyikan lagu genjer-genjer, lagu yang identik dengan PKI. "Lagu genjer-genjer adalah lagu perangnya PKI ketika menyerang pakai lagu genjer-genjer. Itu yang saya dengar," ungkapnya.

"Berarti tetap juga mereka jalankan. Seminarnya tidak, tapi ujung-ujungnya mengenai pentas seni dan segala macam yang menyatakan PKI tidak salah, yang salah Orde Baru, yang salah adalah mantan (Presiden Soeharto), yang salah adalah tentara, mereka benar, sesudah itu supaya pemerintah minta maaf ujungnya. PKI dihidupkan lagi," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan, Kivlan Zen berada di balik mobilisasi massa dan penyerangan kantor mereka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di mana penyerangan tersebut terjadi pada Minggu (17/9) malam hingga Senin (18/9) dini hari.

"Kami tulis dua nama, pertama itu Kivlan Zen dan yang kedua adalah Rahmat Himran yang merupakan anggota Presidium 313," katanya.

Tudingan yang dilayangkan kepada Kivlan karena pada hari Jumat (15/9), Isnur membaca berita di sebuah media online bahwa dia memimpin rapat di kawasan Menteng untuk membubarkan diskusi.

"Jenderal K (Kivlan Zen) memimpin rapat. Ada beritanya. Jadi semua bisa mendapatkan juga," jelasnya.

"Rapat koordinasi persiapan pembubaran seminar komunis, begitulah bahasanya. Itu (rapat) di Menteng 58. Saya enggak tahu itu hari Jumat atau Kamis (rapatnya) tapi beritanya diposting hari Jumat," jelasnya dikonfirmasi usai konferensi pers.

Terkait tudingan itu, pihaknya tidak mengonfirmasi langsung ke Kivlan Zen. Isnur mengatakan pihaknya hanya berhubungan dengan aparat penegak hukum.

"Kami hanya berhubungan dengan aparat penegak hukum," tegasnya.

Sedangkan Rahmat Himran, menurut Isnur, juga berperan menyebar berita hoaks melalui media sosial. Di mana dia menyebar bahwa LBH dan YLBHI menggelar acara berkaitan dengan PKI.

Salah satu berita hoaks yang menyebar ialah ditampilkannya lagu Genjer-Genjer yang identik dengan PKI saat acara yang digelar LBH.

"Itu disebarkan juga. Kami dapat forward-forward dari Facebook, dari Twitter, instruksi itu dilakukan," ujarnya.

Informasi ini akan disampaikan kepada polisi sebagai informasi tambahan. "Walau saya yakin tim cybernya polisi sudah punya," tambahnya.

Atas tuduhan menggelar acara berkaitan dengan PKI, Isnur mengatakan telah klarifikasi dengan kepolisian. "Kami sudah melakukan klarifikasi. Jadi intel Mabes, intel Polda sudah datang dan kami klarifikasi. Kami kasih ToR-nya, kami kasih bahannya," tandasnya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Rampingkan Tema Debat Keempat Pilpres 2024, Berikut Detilnya

KPU Rampingkan Tema Debat Keempat Pilpres 2024, Berikut Detilnya

Komisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.

Baca Selengkapnya
KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia

KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia

Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius

Baca Selengkapnya
Ada Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim

Ada Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim

Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya meminta penyidik Polri untuk menjadwal ulang pemeriksaan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Pihak SYL Minta Polisi Tahan Firli Bahuri, Ini Alasannya

Pihak SYL Minta Polisi Tahan Firli Bahuri, Ini Alasannya

Menurut dia, Firli tidak memiliki alasan lagi absen pemeriksaan sebagai tersangka besok.

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya