Kinerja Gemilang: Penerimaan Pajak Manokwari Januari 2026 Tumbuh 26,13 Persen

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari di Papua Barat melaporkan kinerja penerimaan pajak yang sangat positif pada awal tahun 2026. Instansi ini berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 26,13 persen pada Januari 2026. Total penerimaan mencapai Rp49,30 miliar, meningkat dari Rp39,08 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan signifikan ini mengindikasikan adanya tren pemulihan ekonomi yang kuat di wilayah tersebut. Selain itu, pertumbuhan ini juga mencerminkan adanya peningkatan kepatuhan dari setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Realisasi penerimaan pajak awal tahun ini telah mencapai 4,84 persen dari target tahunan sebesar Rp1,01 triliun.

Menurut Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Manokwari, Agung Sulistiyono, lonjakan penerimaan ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian lokal. Data ini memberikan gambaran optimis mengenai kondisi fiskal daerah dan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak Januari 2026 di Manokwari. Kedua jenis pajak ini memberikan kontribusi sebesar Rp34,47 miliar. Angka tersebut setara dengan 69,91 persen dari total keseluruhan penerimaan pajak yang terkumpul.

Posisi kedua ditempati oleh Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, dengan realisasi mencapai Rp21,39 miliar. Penerimaan PPh nonmigas ini bersumber dari PPh Pasal 21 sebesar Rp9,07 miliar, PPh final Rp4,98 miliar, dan PPh potongan/pungutan lainnya Rp5,34 miliar. Hal ini menunjukkan diversifikasi sumber penerimaan pajak yang baik.

Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turut menyumbang Rp1,15 miliar, atau sekitar 2,35 persen dari total penerimaan pada Januari. Jenis pajak lainnya berhasil terealisasi sebesar Rp7,71 miliar. Struktur penerimaan ini menunjukkan bahwa berbagai komponen pajak berperan penting dalam mencapai target.

Berdasarkan sektor usaha, administrasi pemerintahan menjadi kontributor utama penerimaan pajak di Manokwari. Sektor ini menyumbang 51,44 persen dari total penerimaan Januari 2026, dengan realisasi mencapai Rp25,33 miliar. Kontribusi signifikan ini menunjukkan peran penting sektor publik dalam penerimaan daerah.

Industri pengolahan menyusul dengan kontribusi 8,73 persen, dan perdagangan sebesar Rp7,17 miliar. Penerimaan perpajakan juga ditopang oleh kelompok pejabat negara, karyawan, dan pensiunan sebesar Rp3,25 miliar atau mengalami peningkatan 6,61 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga berkontribusi positif. Sektor ini terealisasi Rp1,97 miliar, menyumbang 4 persen terhadap total penerimaan periode Januari 2026. Realisasi penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan mencapai 1.038 persen dibanding periode Januari 2025 yang hanya Rp766,6 juta.

Agung Sulistiyono menjelaskan, “Hal ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas industri pengolahan seiring dengan meningkatnya produksi, permintaan domestik, serta kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.” Ia menambahkan bahwa pertumbuhan pada kelompok pejabat negara, karyawan, dan pensiunan juga terjadi “karena bersamaan dengan dimulainya pelaporan SPT tahunan orang pribadi.”

Wilayah kerja KPP Pratama Manokwari meliputi beberapa kabupaten dengan kontribusi yang bervariasi terhadap penerimaan pajak. Kabupaten Manokwari menjadi kontributor utama dengan porsi 68,11 persen dari total penerimaan pajak pada Januari 2026. Hal ini menegaskan posisi Manokwari sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan.

Selanjutnya, Kabupaten Teluk Bintuni menyumbang 19,95 persen dari total penerimaan. Kabupaten Teluk Wondama berkontribusi sebesar 5,45 persen, sementara Kabupaten Manokwari Selatan menyumbang 3,71 persen dan Kabupaten Pegunungan Arfak juga memberikan kontribusi penerimaan pajak sebesar 2,78 persen.

Agung Sulistiyono menegaskan bahwa “Di Manokwari ada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta banyak instansi kementerian/lembaga, sehingga menjadi daerah penyumbang pajak paling tinggi.” Konsentrasi instansi pemerintah dan aktivitas ekonomi menjadi faktor kunci dominasi Manokwari dalam penerimaan pajak.

Sumber: AntaraNews