Ketua MPR sebut kebijakan Donald Trump diskriminatif dan rasis

Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan angkat bicara soal kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang melarang masuknya pengungsi dari tujuh negara muslim. Zulkifli beranggapan, dalam pergaulan internasional kebijakan ini akan dinilai sebagai tindakan diskriminatif dan rasis.

"Saya kira memberikan batasan-batasan negara tertentu apalagi dengan latar belakang agama tertentu itu sudah pasti sangat diskriminatif, rasis dan benar-benar menganggu kebersamaan di era keterbukaan," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1).

Menurutnya, kebijakan ini akan sulit dicabut lantaran dorongan dan protes dari negara-negara mayoritas muslim di dunia tidak terlalu kuat. Contohnya, Arab Saudi saja mendukung kebijakan tersebut demi keamanan dan keselamatan warga Amerika.

"Menurut saya ini akan sulit karena dunia Islam juga tidak akan kompak, ada 7 negara yang dilarang. Ketika Dunia Islam bersatu mengatakan menolak datang ke Amerika, pasti akan dicabut kebijakan tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemarin merilis pernyataan tentang pentingnya menjaga negara supaya aman sekaligus membantah dia telah mengeluarkan larangan bagi muslim.

"Amerika adalah negara yang bangga karena para imigran dan kita akan terus menunjukkan kasih saya kepada mereka yang tertindas, tapi kita akan melakukan itu sembari melindungi warga dan perbatasan kita," ujar Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir the Hill, Senin (30/1).

"Kita akan menjaganya tetap aman, seperti yang sudah diketahui oleh media tapi mereka menolak memberitakannya."

Trump menuturkan kebijakannya sama dengan yang dilakukan Presiden Barack Obama pada 2011 ketika dia melarang visa bagi para pengungsi asal Irak selama enam bulan.

"Yang jelas, ini bukan larangan bagi muslim, seperti yang salah diberitakan oleh media. Ini bukan soal agama, ini soal teror dan menjaga agar negara kita aman," kata dia.

"Masih ada 40 negara lain di dunia yang mayoritas warganya muslim tapi tidak termasuk dalam aturan ini," jelas Trump.