Kepala BIN: HTI bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik
Merdeka.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat. Aktivitas HTI justru lebih condong pada gerakan politik.
"HTI bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik," tegas Budi dalam keterangan tertulis pada merdeka.com, Jumat (12/5).
Menurutnya, HTI adalah gerakan trans nasional yang ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila menjadi sistem khilafah. HTI, kata Budi, juga dilarang di banyak negara.
"Baik negara-negara demokrasi, negara Islam maupun negara yang berpenduduk mayoritas muslim, antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia dan Pakistan," jelasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan keputusan pemerintah mengusulkan membubarkan HTI. Langkah ini bukan berarti anti-terhadap ormas Islam, namun semata-mata menjaga keutuhan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Polri akan memberikan sejumlah data kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tito juga menemukan banyak kalangan yang menolak kehadiran HTI.
"Faktanya, baik melalui pernyataan, kegiatan mereka sudah kami kantongi. Selain itu ada banyak aduan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang menolak kehadiran HTI," katanya.
Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menolak keras tudingan pemerintah bahwa organisasinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Terlebih wacana pembubaran tersebut tidak ada tindakan persuasif semacam teguran tertulis maupun diskusi.
Menurut Ismail, dakwah HTI sudah tersebar di 33 provinsi dan lebih dari 300 kota dan kabupaten. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pun tertulis bahwa HTI merupakan gerakan dakwah berasas Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
"Selama 20 tahun lebih berdiri tidak ada kasus hukum yang menyeret HTI," tuturnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca Selengkapnyasikap kenegarawanan Presiden serta netralitas alat-alat negara tak bisa ditawar
Baca SelengkapnyaAri mengatakan Jokowi selalu menjalin komunikasi dengan tokoh partai politik, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY mengisi posisi Hadi Tjahjanto yang bergeser jabatan Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaDengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengenakan kemaja bewarna biru muda. Dia terlebih dahulu menyapa masyarakat yang telah menunggu ditengah hujan.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan organisasinya bukanlah organisasi politik meski aktif dalam mendirikan dan mengawal kemajuan bangsa
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca Selengkapnya