Kementerian ESDM Mediasi Kelangkaan BBM, Perkuat Ketahanan Energi Indonesia dengan E10

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat melanda stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada akhir 2025 kini mendekati penyelesaian. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berperan aktif memediasi negosiasi impor bahan bakar dasar antara pengecer swasta dan perusahaan energi milik negara, Pertamina.

Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan energi domestik yang krusial bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Mediasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan BBM di tengah tantangan ketergantungan impor yang masih tinggi.

Pada 7 November, Kementerian ESDM melaporkan bahwa British Petroleum (BP) melalui perusahaan patungan lokalnya, BP-AKR, telah memesan 100.000 barel bahan bakar dasar tambahan dari Pertamina. Sebelumnya, volume yang sama juga telah diamankan pada akhir Oktober, memungkinkan SPBU BP untuk kembali menjual BBM RON 92.

Negosiasi antara Pertamina dan operator swasta Vivo juga dilaporkan mendekati penyelesaian, sebuah indikasi positif bagi stabilitas pasokan BBM nasional. Perkembangan ini menyusul keputusan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk tidak memberikan peningkatan kuota lebih lanjut tahun ini di luar tambahan 10 persen yang sudah diberikan kepada importir bahan bakar swasta.

Pada bulan September, Menteri ESDM mengalihkan 571.748 kiloliter dari alokasi impor Pertamina yang tersisa sebesar 7,52 juta kiloliter kepada pengecer swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan pasokan mereka hingga Desember 2025, menunjukkan upaya proaktif pemerintah dalam menjaga ketersediaan BBM.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa kementerian harus memastikan ketersediaan energi domestik sekaligus menjaga neraca perdagangan Indonesia. Hal ini mengingat impor bahan bakar masih melebihi produksi nasional, menciptakan tantangan signifikan bagi perekonomian.

Pada tahun 2024, Indonesia mengimpor 330 juta barel minyak, terdiri dari 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel produk olahan, sementara produksi domestik mencapai 212 juta barel. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan peningkatan kuota 10 persen untuk perusahaan swasta tahun depan, meskipun alokasi 2026 belum final.

Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi nasional dan mengembangkan sumber energi yang lebih bersih untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Pemerintah telah menawarkan 75 blok minyak dan gas di bawah skema gross split yang direvisi dan meluncurkan kebijakan campuran etanol 10 persen (E10).

Hingga September, produksi minyak nasional mencapai 619.000 barel per hari, melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 605.000 barel per hari. Pencapaian ini merupakan yang pertama sejak tahun 2008, menandai kemajuan signifikan dalam upaya peningkatan produksi.

Meskipun demikian, Indonesia masih sangat bergantung pada impor bensin. Tahun lalu, impor bensin mencapai 22,8 juta kiloliter atau 62,23 persen dari total pasokan. Proyeksi pasokan tahun ini adalah 37,3 juta kiloliter, dengan impor menyumbang 63 persen.

Permintaan bensin diperkirakan mencapai 42,1 juta kiloliter pada tahun 2030, dengan potensi impor meningkat menjadi 27,81 juta kiloliter atau 66,10 persen dari pasokan jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, kementerian sedang menyiapkan peta jalan implementasi E10, belajar dari keberhasilan Indonesia dalam mengurangi impor diesel melalui program biodiesel B40 yang berhasil menghemat US$40,71 miliar antara tahun 2020 dan 2025. Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Brazil untuk memperluas kerja sama energi terbarukan.

Indonesia akan membutuhkan setidaknya 1,4 juta kiloliter etanol untuk mengimplementasikan E10 secara nasional pada tahun 2027. Menteri Bahlil menyatakan pemerintah berencana memenuhi permintaan ini secara domestik dengan mengembangkan pabrik etanol menggunakan singkong, jagung, dan tebu.

Fasilitas etanol berbasis tebu direncanakan akan dibangun di Merauke, Papua Selatan. Pemerintah telah mengidentifikasi 920.000 hektar lahan potensial di 18 provinsi sebagai bagian dari target 1 juta hektar untuk bahan baku etanol. Untuk menarik investasi, insentif seperti tax holiday akan ditawarkan kepada perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia.

Kekhawatiran publik muncul mengenai sifat higroskopis etanol. Profesor Ronny Purwadi dari Institut Teknologi Bandung menjelaskan bahwa kemampuan etanol menyerap air tidak secara otomatis menyebabkan korosi, terutama untuk logam yang dilapisi atau peralatan yang dijaga tetap kering. Ia menambahkan bahwa E10 dapat membantu menurunkan kadar sulfur dalam pasokan bahan bakar Indonesia, yang rata-rata 1.500 bagian per juta, jauh lebih tinggi dari standar Euro V sebesar 50 bagian per juta. Pencampuran etanol juga mengurangi emisi dengan tidak menghasilkan residu karbon padat.

Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan produsen otomotif untuk menguji E10 di iklim tropis Indonesia. Kendaraan yang diproduksi setelah tahun 2000 umumnya kompatibel dengan campuran etanol 10 persen. Menteri Bahlil menegaskan bahwa upaya mengelola impor bahan bakar, memperkuat produksi nasional, dan mengembangkan energi bersih mencerminkan komitmen pemerintah terhadap swasembada energi sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto.

Sumber: AntaraNews