Kemensos Perjuangkan Dukungan Gawai dan Pembiayaan untuk Operator Puskesos Desa

Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen penuh untuk memperjuangkan kelengkapan fasilitas kerja bagi operator data Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) desa. Fasilitas ini mencakup gawai pintar dan laptop yang memadai, esensial untuk menunjang kinerja mereka di lapangan.

Upaya ini bertujuan utama untuk mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat dan komprehensif. DTSEN merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial secara efektif dan tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan komitmen ini dalam sebuah konferensi pers di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu. Pernyataan tersebut disampaikannya selepas acara sosialisasi DTSEN, menekankan urgensi dukungan terhadap para operator desa.

Peran Strategis Operator Puskesos dalam Pemutakhiran Data

Operator Puskesos desa memegang peranan yang sangat strategis dalam proses pemutakhiran data sosial di Indonesia. Mereka adalah garda terdepan yang bertugas mengumpulkan, memverifikasi, dan menginput informasi krusial langsung dari masyarakat.

Data yang diinput oleh operator melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG) menjadi acuan utama DTSEN. Sistem ini sangat vital sebagai dasar penyaluran program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-tunai, hingga Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Proses pemutakhiran data dimulai secara berjenjang, dari tingkat RT dan RW, kemudian dilanjutkan melalui musyawarah desa. Setelah melewati tahapan ini, data baru kemudian diinput ke dalam sistem SIK-NG secara digital.

Oleh karena itu, kualitas dan konsistensi kerja operator sangat menentukan validitas data sosial yang bersifat dinamis. Data ini terus berubah dan perlu diperbarui secara berkala mengikuti kondisi terkini di tengah masyarakat.

Tantangan dan Dukungan untuk Operator Desa

Meskipun memiliki peran yang krusial, operator Puskesos desa masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas kerja yang memadai.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dari total 75.266 desa di Indonesia, belum seluruhnya memiliki operator yang memadai. Sebagian besar operator masih berstatus tenaga perbantuan dengan insentif yang relatif terbatas.

Sebagai contoh di Kabupaten Bekasi, operator desa rata-rata hanya menerima insentif sekitar Rp500 ribu per bulan. Selain itu, tidak semua operator memiliki kelengkapan fasilitas seperti gawai atau laptop yang layak untuk menjangkau dan memperbarui data warga di wilayah mereka.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa dukungan pembiayaan dan sarana kerja sangat penting. Ini agar operator dapat bekerja secara profesional dan berkelanjutan, demi mendapatkan data yang kuat dan akurat berbasis DTSEN.

Komitmen Kemensos untuk Data Akurat dan Tepat Sasaran

Kementerian Sosial siap memperjuangkan kelengkapan fasilitas kerja bagi operator Puskesos desa, termasuk gawai pintar dan laptop yang esensial. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas data sosial.

Kemensos bersama kementerian terkait juga sedang mendorong agar pemerintah desa dapat mengalokasikan pembiayaan operasional bagi operator melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, “Salah satunya akan kita dorong melalui nota kesepahaman dan penguatan kebijakan agar APBDes bisa digunakan untuk mendukung operasional operator desa.”

Dukungan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4/2025 dan Nomor 8/2025 yang menekankan pentingnya data yang kuat dan akurat berbasis DTSEN. Penguatan kebijakan ini diharapkan mampu memastikan keberlangsungan operasional operator.

Data yang akurat akan sangat membantu pemerintah dalam mendeteksi keluarga rentan yang belum terjangkau program bantuan. Selain itu, akurasi data juga mencegah kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. “Data yang akurat akan membantu pemerintah mendeteksi keluarga rentan yang belum terjangkau program bantuan sekaligus mencegah kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos,” cetusnya.

Sumber: AntaraNews