Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KemenPPPA Dukung Rencana Kapolri Bentuk Direktorat Perlindungan Anak dan Perempuan

KemenPPPA Dukung Rencana Kapolri Bentuk Direktorat Perlindungan Anak dan Perempuan

KemenPPPA Dukung Rencana Kapolri Bentuk Direktorat Perlindungan Anak dan Perempuan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Rencana itu hingga kini masih dalam tahap penggodokan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Rencana itu hingga kini masih dalam tahap penggodokan.

KemenPPPA Dukung Rencana Kapolri Bentuk Direktorat Perlindungan Anak dan Perempuan

Dengan adanya rencana tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendukung langkah tersebut.

"KemenPPPA sangat mendukung upaya tersebut untuk lebih mengefektifkan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), TPPO dengan korban anak, dan kekerasan terhadap anak, termasuk  kekerasan dan kejahatan seksual paska diundangkannya UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS,"

Deputi PA Kemen PPPA, Nahar

KemenPPPA Dukung Rencana Kapolri Bentuk Direktorat Perlindungan Anak dan Perempuan

Menurut Nahar, dengan dibentuknya Direktorat baru tersebut nantinya akan lebih menguatkan lagi Unit PPPA di Korps Bhayangkara.

"Secara struktur akan lebih menguatkan peran dan kewenangan unit perlindungan perempuan dan anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia."
Deputi PA Kemen PPPA, Nahar

Merdeka.com

Kemudian, untuk wacana pembentukan Direktorat baru ini, KemenPPPA juga telah diajak komunikasi dalam rangka memberikan masukan terhadap Polri.

"Benar dan telah diikutsertakan dalam proses diskusi dan memberikan masukan," kata Hanar.

Sudah dari 2021

Sudah dari 2021

Sementara itu, Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengaku, pihaknya hingga kini masih menunggu kehadiran Direktorat baru tersebut yang sudah direncanakan sejak 2021 silam.

"Direktorat PPA memang sudah lama kami tunggu-tunggu. Bahkan Kompolnas sudah mendorong ditingkatkannya unit PPA menjadi Direktorat sejak tahun 2021. Sejak saat itu Polri mempersiapkan berdirinya Direktorat baru,"
Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti

Merdeka.com

Tetapi, kemudian presiden disebutnya memberikan mandat baru kepada Polri untuk leading dalam penegakan hukum TPPO. Sehingga, Direktorat PPA kemudian digabungkan dengan TPPO.

"Selain itu korban TPPO kebanyakan perempuan, sehingga untuk mempermudah proses pengurusan maka Direktorat PPA dan TPPO kemudian digabungkan," jelasnya.

Dengan masih digodoknya Direktorat baru tersebut, Poengky meminta agar bersabar dalam menunggunya.

Dengan masih digodoknya Direktorat baru tersebut, Poengky meminta agar bersabar dalam menunggunya.

"Kompolnas sudah mengikuti prosesnya di internal Polri dan saat ini sedang digodok di Kementerian PAN/RB. Kita tunggu segera berdirinya direktorat tersebut ya," pungkasnya.

KPAI Apresiasi Kapolri Bentuk Direktorat PPA: Kepentingan Mendesak Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
KPAI Apresiasi Kapolri Bentuk Direktorat PPA: Kepentingan Mendesak Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

mendorong Kapolri agar Direktorat PPA dan TPPO ini nantinya dipimpin oleh seorang Polisi Wanita (Polwan).

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK Kompak Tolak Pengunduran Diri Brigjen Asep Guntur dari Direktur Penyidikan
Pimpinan KPK Kompak Tolak Pengunduran Diri Brigjen Asep Guntur dari Direktur Penyidikan

Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Baca Selengkapnya
Ketua dan Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Peraturan Keterwakilan Perempuan Sebagai Caleg
Ketua dan Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Peraturan Keterwakilan Perempuan Sebagai Caleg

Pelaporan dilakukan kuasa hukum Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan ke DKPP pada Selasa (15/8).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua Komisi II DPR Geram Semua Komisioner KPU di Luar Negeri: DKPP Ini Melanggar Etik Tidak?
Ketua Komisi II DPR Geram Semua Komisioner KPU di Luar Negeri: DKPP Ini Melanggar Etik Tidak?

"DKPP ini pelanggaran etik tidak? Etik manajemen pekerjaan ya enggak pal? Masa kantor ditinggal semuanya," Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli

Baca Selengkapnya
Direktur Penyidikan Undur Diri, Firli Bahuri: KPK Butuh Asep Guntur
Direktur Penyidikan Undur Diri, Firli Bahuri: KPK Butuh Asep Guntur

Asep berencana mengundurkan diri lantaran merasa bertanggung jawab atas polemik dalam kasus Kabasarnas.

Baca Selengkapnya
Diduga Melanggar Etik, Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP
Diduga Melanggar Etik, Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP

KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai telah mengabaikan kepentingan negara

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka KPK, Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi Diperiksa Puspom TNI
Jadi Tersangka KPK, Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi Diperiksa Puspom TNI

KPK juga telah menetapkan tersangka ke Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Baca Selengkapnya
Kompolnas Minta Anggota yang Tembak Bripda IDF  Dijerat Pidana
Kompolnas Minta Anggota yang Tembak Bripda IDF Dijerat Pidana

" Diproses pidana sekaligus etik," kata Komisioner Kompolnas (Kompolnas) Poengky Indarti.

Baca Selengkapnya
Direktur Penyidikan KPK Tiba-Tiba Mengudurkan Diri, Buntut Kasus Kepala Basarnas?
Direktur Penyidikan KPK Tiba-Tiba Mengudurkan Diri, Buntut Kasus Kepala Basarnas?

Kepala Basarnas ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi, KPK malah minta maaf.

Baca Selengkapnya